REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penelitian yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melihat diperlukannya koordinasi antarpemangku kebijakan serta integrasi antara program pemerintah yang satu dengan lainnya. Sebab, masih ada beberapa program pemerintah di bidang pendidikan yang tidak terkait satu sama lain dan koordinasi serta penyampaiannya kepada masyarakat tidak optimal.
“Selain itu, perlu adanya panduan yang jelas untuk tiap kebijakan sehingga implementasinya tepat dan (terjadi) pemerataan akses dan kualitas pendidikan,” ucap Wakil Direktur CSIS Medelina K Hendytio dalam diskusi ‘Mendorong Visi Indonesia Emas 2045-Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Meningkatkan Pendidikan’ di Tanoto Foundation Impact Gallery, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Penelitian yang didukung oleh Tanoto Foundation itu dilakukan dengan melihat kemajuan suatu bangsa ditentukan dari kualitas pendidikan yang ada. Nyatanya, itu bukan hanya pekerjaan pemerintah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan pendidikan Indonesia.
Inisiatif dari sektor swasta, mulai dari perusahaan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi masyarakat, hingga komunitas filantropi punya peran penting dalam memastikan tersedianya akses pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, terjaminnya kesiapan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas sekolah, serta terlaksananya kebijakan atau program pendidikan di berbagai tingkatan.
Penelitian bertajuk Lanskap Pendidikan dan Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia itu memberikan gambaran luas tentang lanskap pendidikan di Indonesia. Yang mana menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memaksimalkan program pendidikan yang telah dilaksanakan dan mengatasi tantangan yang muncul selama lima tahun terakhir.
Head of Research CIPS Aditya Alta dalam pemaparannya mengatakan, dengan berpartisipasi dalam sektor pendidikan dan menyelaraskan usaha-usahanya dengan tujuan Indonesia Emas 2045, sektor swasta dapat berkontribusi besar pada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh dan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.
Di samping itu, faktor pendukung keberhasilan sektor swasta dalam melakukan intervensi kebijakan dapat diukur melalui keberhasilan melakukan advokasi program, dukungan pemerintah daerah dan pusat, serta ketersediaan sumber daya. Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Kusuma mengatakan, dari studi itu ditemukan, meski di tengah berbagai tantangan, sektor swasta dan filantropit tetap berkomitmen untuk berkontribusi.
“Setidaknya melalui lima fokus area utama, yaitu peningkatan akses, kualitas, pengembangan tenaga kerja, peningkatan kualitas sekolah, serta tata kelola,” jelas Inge.
Studi yang akan dirilis pada bulan April itu diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah dan sektor swasta untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan Indonesia. Inge mengatakan, dukungan Tanoto Foundation melalui studi itu bukan hanya untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah dan swasta, tapi juga untuk mengkatalisator pencapaian dengan pendekatan koalisi bersama para pemangku kepentingan.
Widyaprada Ahli Utama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Bernard Purba menyatakan, pihaknya sangat mendukung agenda yang sangat kolaboratif dari sektor swasta demi pendidikan bangsa. Menurut dia, semua pihak punya peran sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing untuk memajukan pendidikan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
