REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mencatat partisipasi pemilih pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mengalami peningkatan dan mencapai target yang diharapkan, yakni 80 persen.
“Partisipasi pemilih kali ini ada peningkatan. Pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih 80 persen, sedangkan Pemilu 2019 74,64 persen,” kata Ketua KPU Kotim Muhammad Rifqi di Sampit, Jumat (15/3/2024).
Ia menyebutkan dari 303.608 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kotim, di antaranya 241.849 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.
"Tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut dapat dimaknai sebagai adanya antusias masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya.
Menurut dia, hal ini tak lepas dari pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang dilaksanakan secara bersamaan.
Dai mengatakan, banyaknya calon legislatif (caleg) yang berpartisipasi dalam pemilu kali ini tentunya memiliki kedekatan emosional dengan para pemilih di daerah pemilihan (dapil), sehingga muncul semangat masyarakat untuk memilih dan memenangkan caleg tersebut.
Selain itu, kata dia, tak kalah penting adalah sosialisasi yang gencar dilaksanakan oleh KPU, peserta pemilu, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya juga memiliki peran mendorong peningkatan partisipasi pemilih,” ujarnya.
"Jika dulu pemilih pemula cenderung apatis terhadap Pemilu, namun kali ini ada antusias dari pemilih pemula yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih," ujarnya.
Kendati pihaknya belum melakukan penghitungan jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya, menurut dia, namun dari pengamatan pihaknya antusiasme pemilih pemula sangat tinggi.
Bukan hanya itu, kata dia, pemilih pemula yang identik dengan kaum milenial ini juga aktif berpartisipasi sebagai penyelenggara, khususnya petugas KPPS ataupun Pengawas TPS.
“Hal tersebut bisa dilihat dari konten di media sosial yang diunggah kaum milenial pada hari pencoblosan ataupun pascapemungutan suara. Ini merupakan sesuatu yang positif dan diharapkan akan semakin baik kedepannya,” kata dia.
Terkait tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung, Rifqi mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat nasional yang berlangsung sampai 20 Maret 2024.
"Setelah KPU RI menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional akan diberikan waktu tiga hari bagi pihak-pihak yang keberatan dengan mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.
Kemudian, kata dia, MK akan membuat daftar daerah yang masuk dalam PHPU dan KPU RI akan menyampaikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Bagi daerah yang tidak masuk PHPU dapat melanjutkan ke tahap penetapan perolehan kursi legislatif dan calon terpilih. Sedangkan, bagi daerah yang masuk PHPU harus menunggu putusan dari MK.
“Jadi KPU Kotim masih menunggu penetapan tingkat nasional. Apakah kita masuk PHPU atau tidak, kalau tidak kita juga harus menunggu arahan dari KPU RI untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih,” ujar Rifqi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
