REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyayangkan rencana penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk kebijakan makan siang gratis di sekolah. Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyatakan, pihaknya secara tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS.
"Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," kata Iman lewat siaran pers di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Menurut Iman, pada prinsipnya P2G tentu berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Bicara gizi, sambung dia, P2G juga berharap para guru ikut mendapatkan asupan gizi, bukan cuma siswa.
Kemudian, seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, kata dia, dengan anggaran APBN yang saat ini pun belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan kita.
Baca: Panglima TNI dan KSAD Jadi Warga Kehormatan Kapal Selam TNI AL
Untuk sekolah jenjang SD data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Menurut Iman, itulah yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU," terang Iman.
Alasan penolakan berikutnya, menurut Iman, data menunjukkan kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun. Misalnya, dari 2022 ke 2023 dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar.
"Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," ucap Iman yang juga berprofesi guru swasta tersebut.
Baca: Jenderal Andika Perkasa Kini Besanan dengan Mantan KSAU
Iman menyatakan, banyak sekolah dasar (SD) yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu sebenarnya masih kurang. Untuk siswa SD, kata dia, dana BOS setahun hanya mengkover Rp 900 ribu rupiah. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp 2.830 per siswa.
"Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis, Rp 15 ribu," jelas Iman.
Menurut Iman, dengan tren dana BOS yang selalu menurun, usulan agar makan siang gratis dari dana BOS bisa malah menambah persoalan. Dia menyebut, masalah lainnya adalah jumlah dana BOS selalu turun setiap tahun. Alih-alih makan siang gratis, saran dia, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.
"Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang," ucap Iman.
Sementara itu, Kabid Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G Feriyansyah menyatakan, perlu ada kejelasan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bagaimana detail rencana kebijakan program makan siang gratis untuk semua siswa. Sehingga, informasi ke publik tidak parsial seperti sekarang.
Menurut dia, TKN 02 hendaknya melakukan dialog terbuka secara objektif, jujur, dan transparan dengan masyarakat sipil dan akademisi. "Bagi siswa Indonesia ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah. Namun ini adalah janji dari pasangan capres yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ucap Feri.
Tingkatkan PDB negara...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
