Kamis 29 Feb 2024 14:34 WIB

Usai Diperiksa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet: Tidak Ada yang Luar Biasa

Pengacara Edie Toet Hendratno nilai kasus kliennya kental nuansa politisasi.

Rep: Ali Mansur/ Red: Andri Saubani
Rektor nonaktif Rektor Universitas Pancasila (UP) Jakarta Prof Dr Edie Toet Hedratno alias ETH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya,  Jakarta Selatan, sebagai saksi kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (29/2/2024).
Foto: Republika/Ali Mansur
Rektor nonaktif Rektor Universitas Pancasila (UP) Jakarta Prof Dr Edie Toet Hedratno alias ETH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sebagai saksi kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (29/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rektor Universitas Pancasila (UP) Jakarta Prof Dr Edie Toet Hendratno alias ETH telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus dugaan pelecehan seksual terhadap dua wanita karyawan berinsial RZ dan DF di kampus tersebut. Dalam kesempatan itu ETH membantah telah melakukan pelecehan seksual dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut terkait dengan pemilihan rektor Universitas Pancasila periode 2024-2028.

“Alhamdulillah wawancaranya berjalan dengan lancar. Proses hukum memang seperti ini. tidak ada yang luar biasa. Saya senang karena akhirnya kami bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Tetapi selanjutnya, karena kami punya penasihat hukum, biar beliau yang cerita,” ujar ETH di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga

Kuasa hukum ETH, Faizal Hafied menegaskan tidak akan ada laporan polisi yang dilayangkan terduga korban jika tidak ada proses pemilihan rektor. Sehingga pihaknya menyakini kasus dugaan pelecehan seksual kental muatan politik pemilihan rektor Universitas Pancasila.

Menurut Faizal Hafied, ada beberapa pelaporan yang mendiskreditkan kliennya, termasuk kasus tuduhan pelecehan seksual. Sehingga, kata dia, cukup merugikan ETH sebagai rektor berprestasi.

 

“Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor, sebagaimana sering dialami di Pilkada dan Pilpres. Jadi ini yang menjadi catatan besarnya. Seperti kemarin ada kandidat cawapres diungkit suatu hal padahal tidak benar, ini yang dialami klien kami,” ungkap Faizal Hafied.

Faizal Hafied menegaskan, kasus dugaan pelecehan seksual yang ditujukan kepada kliennya merupakan penbunuhan karakter. Karena semestinya dengan prestasi yang dimiliki, ETH dapat melanjutkan kiprahnya sebagai rektor Universitas Pancasila.

Pihaknya berharap dan mengimbau agar pelapor kasus yang dianggap menyesatkan tersebut segera sadar. Kemudian jangan sampai pemilihan rektor nanti  menjadi proses yang sangat politis.

“Di mana beliau ini diketahui bersama bahwa merupakan rektor yang memiliki prestasi yang baik. Bahkan rektor yang disiapkan dan melanjutkan kepemimpinannya di UP melaksanakan hal-hal yang baik. Namun dengan adanya proses pemilihan ini, adanya laporan-laporan terhadap beliau (ETH),” beber Faizal Hafied.

Salah satu laporan polisi dilayangkan oleh korban berinisial  RZ. Laporan tersebut tersegister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 12 Januari 2024. Kemudian laporan polisi berikutnya merupakan pelimpahan dari Bareskrim Polri. Saat ini, kedua laporan itu masih dalam proses penyelidikan.

"Betul (dua LP), tentang laporan dugaan pelecehan seksual," jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang rektor itu ditangani oleh Sub-Direktorat Remaja, Anak, dan Wanita (Subdit Renakta) Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, ETH diduga melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

photo
Kekerasan seksual di satuan pendidikan - (Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement