Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan program makan siang gratis sudah bisa dijalankan pada 2025. Program ini akan dijalankan sehingga secara bertahap tercapai cakupannya untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
"Iya tahun 2025 sudah bisa dijalankan, hingga secara bertahap tercapai cakupan 100 persen yakni 82,9 juta anak sekolah pada 2029," ujar Dradjad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).
Dalam kesempatan itu, Drajad juga memastikan, pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada. Hal ini disampaikannya untuk meluruskan informasi beredar terkait rencana Calon Presiden Nomor Urut 2 (Capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.
"Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi," ujar Dradjad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).
Dradjad melanjutkan, sumber penerimaan baru untuk program makan siang dan susu gratis ini juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak. Besaran pajak berlaku adalah yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Dradjad menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan. Dia pernah menyebutkan dua sumber yakni hak negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan angka minimal Rp 90 triliun serta perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun.
"Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," ujarnya.
Dradjad menegaskan, Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Menurutnya, Prabowo-Gibran fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya bisa terkumpul.
"Itu salah satu alasan kami menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
