Rabu 14 Feb 2024 08:24 WIB

Megawati Komitmen Jaga Pemerintahan Jokowi, tidak Tarik Menteri PDIP

Megawati punya pertimbangan tersendiri terkait Sri Mulyani.

Rep: Nawir Arsyad/ Red: Muhammad Hafil
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Foto: Dok. PDIP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal isu keinginan mundurnya sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengamini, dirinya tidak menyarankan menteri-menteri yang merupakan kader partainya untuk mundur.

Sebab ia mengacu terhadap pengalamannya menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Jelasnya, pertimbangan kestabilan pemerintahan yang harus tetap dijaga, meskipun saat ini terjadi perpecahan di tubuh Kabinet Indonesia Maju karena perbedaan pilihan politik.

Baca Juga

Megawati paham betul arti dan peran para menteri bagi jalannya pemerintahan seorang presiden. Pasalnya sebagai institusi, presiden tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan para menteri.

"Ganti orang tuh gampang, lima menit juga asal sudah ada langsung sumpah jabatan selesai, tapi dari sisi pengalaman saya, paling tidak jika terjadi perubahan itu butuh enam bulan untuk penyesuaian, dia sudah mampu artinya konsolidasi dan tahu fragmentasi," ujar Megawati dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi yang dijadikan keterangan tertulis, Selasa (13/2/2024).

 

"Nah sekarang, kalau waktu hanya tersisa delapan bulan, mau kerja apa?" sambungnya.

Pasca pengunduran diri Mahfud MD dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), muncul isu pula soal menteri yang berafiliasi dengan partainya juga ingin hengkang dari kabinet pemerintahan Jokowi. Salah satu yang dibenarkannya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Ia mengaku punya pertimbangan tersendiri terkait Sri Mulyani. Sri Mulyani dipandangnya sebagai perempuan yang memiliki posisi strategis di tengah situasi perekonomian negara saat ini, sehingga tidak akan mudah mencari penggantinya yang cukup mumpuni.

"Saya berpikirnya begini, yang namanya Pemilu ini bukannya sebuah akhir, ini hanya sebuah proses. Eksekutif itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan, ya sudah dijalankan," ujar Megawati.

"Kalau semua saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan, kalau sampai mundur nanti salah gantinya, what will be happen to Indonesia," sambungnya.

Di tengah situasi tersebut, ia menyebut banyak pihak yang mungkin mengincar posisi di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya dengan mencari celah dengan memanfaatkan desakan yang agar menteri dari partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mundur juga.

"Kalau ada orang yang ngincer ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong, siapa aja bisa masuk, tapi kalau untuk 10 bulan apa toh yang mau dikerjakan? Coba pikirkan," ujar Megawati.

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement