REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan partai peserta pemilihan umum (pemilu) mengalami kesulitan untuk menyediakan saksi-saksi saat digelarnya pemilu akibat terbatasnya anggaran partai maupun calon legislatif (caleg) yang bersangkutan.
Untuk itu menurut Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Sulawesi utara (Sulut) nomor urut 1 Denny Tewu, agar dapat menjaga integritas dari pemilu, maka kehadiran badan pengawas pemilu (bawaslu) sebagai pengawas akan sangat menentukan, kejujuran dan keadilan dari pada proses Pemilu di tahun 2024.
Kehadiran bawaslu, kata Denny, sangat penting mengingat proses pemilu masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya digital. "Tanpa proses pengawasan yang baik, maka khwatir ada partai-partai yang telah siap dengan jaringan yang kuat hingga ke seluruh TPS, akan mudah diduga untuk memanipulasikan suara hasil C-1 dengan mengutak-atik hasil pemilu di berbagai TPS yang minim saksi dari partai-partai peserta pemilu lainnya," kata Denny pada Selasa (6/2/2024).
Untuk itu pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan bagaimana agar pemilu 2024 ini benar-benar jujur dan adil (jurdil) dengan memperkuat pengawasan terhadap bawaslu serta memberdayakan kewenangan maupun keberadaan pemantau pemilu agar dapat membantu menjaga integritas hasil pemilu 2024 secara Jurdil.
Denny juga mengajak seluruh warga Indonesia agar ikut terlihat mengawasi hasil pemilu dengan memotret hasil C-1 beserta hasil perhitungan di papan tulis lalu di posting di medsos secara detail seperti data TPS , nama kelurahan/desa, Kecamatan, kota hingga provinsi.
"Semoga dengan adanya UU ITE maka adanya bukti-bukti rekaman tersebut apakah foto maupun video dari masyarakat, dapat dijadikan bukti apabila terjadi kecurangan dalam berbagai bentuk termasuk mengutak-atik hasil Pemilu dengan merubah C-1 dan seterusnya," ujarnya.
Denny Tewu juga berharap semoga ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengawal Pemilu Jurdil dan bersih di tahun 2024 ini.
Sementara itu seperti diketahui sebelumnya ditempat terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi berpendapat pihaknya akan berupaya meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu mengingat teknologi digital yang makin canggih serta akses internet dan telekomunikasi yang sudah merata di Indonesia.
"Saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan, mau curang dari mana, pasti langsung divideokan dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan," ungkap Budi Arie.
Arie mencontohkan kalau masyarakat kini mulai memanfaatkan media sosial. Nantinya usai perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih pasti akan memfoto Formulir C1 dan menyebarkan melalui media sosial.
Dengan cara seperti itu lanjutnya tidak ada peluang bagi siapa pun untuk mengubah hasil tersebut. "Sistem, teknologi, sudah lebih maju, partisipasi masyarakat tinggi, kan di TPS difotoin semua itu C1. Formulir C1 di 820 ribu TPS pasti akan ada semua," ujar Arie, demikian dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
