REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) adalah kebijakan negara, bukan perseorangan yang kini kerap dipolitisasi. Persetujuannya juga dilakukan di DPR dalam proses penganggarannya.
"Bansos itu muncul dari kebijakan negara, PDI Perjuangan terus memperjuangkan itu. Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional (dengan tema) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDI Perjuangan," ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Namun, publik saat ini melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Bahkan ada yang terang-terangan memasang stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bansos berupa beras untuk rakyat miskin dari Bulog.
"Politik bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik," ujar Hasto.
"Tugas untuk rakyat, bangsa, dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas," sambungnya menegaskan.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan, bantuan sosial (bansos) yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke berbagai daerah merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah. Kebijakan penyaluran bantuan sosial itu untuk menghadapi situasi tertentu seperti dampak dari fenomena El Nino.
Ia mengatakan, fenomena El Nino yang terjadi berdampak terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen. Sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan, terutama beras.
“Bansos itu kan kebijakan afirmatif dari pemerintah menghadapi situasi tertentu ya. Terutama saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino dan fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Selain itu, program bansos juga diberikan pemerintah untuk menyikapi situasi global saat ini, di mana harga berbagai kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membebani masyarakat. Kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN.
“Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat juga,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
