REPUBLIKA.CO.ID, MANGGARAI -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memersilakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berkampanye. Sebab, hal tersebut memang tak melanggar peraturan perundang-undangan.
Namun, menurut Ganjar, akan ada potensi risiko jika Jokowi sebagai Presiden benar akan ikut berkampanye. Salah satunya terkait demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan baik jelang Pemilu 2024.
"Kondisi ini (presiden yang berkampanye) akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," ujar Ganjar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara timur (NTT), Jumat (26/1/2024).
Di samping itu, Ganjar menyebut Jokowi juga kerap menyatakan pentingnya netralitas kepada aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat (Pj) kepala daerah. Tentu hal tersebut akan bertentangan dengan pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
"Situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di-briefing, gubernur, kepala daerah, semua harus netral," ujar Ganjar.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serta merta menunjukan bahwa Presiden akan berkampanye. Menurutnya, pernyataan itu disampaikan untuk merespon situasi yang berkembang saat ini.
Moeldoko juga menilai, pernyataan Jokowi tersebut sekaligus untuk menjelaskan bahwa aturan perundang-undangan menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu, termasuk ikut berkampanye.
"Memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang, jangan dari perasaan, jangan dari asumsi jangan dari macem-macem," tegas Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
