REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menegaskan, dirinya tidak bakal menghentikan program bantuan sosial (bansos) jika nantinya terpilih menjadi presiden RI pada Pilpres 2024. Namun, penamaan programnya bukanlah bansos, melainkan bansos plus.
"Soal PKH (Program Keluarga Harapan), jadi program-program yang bersifat bantuan sosial itu akan kita lakukan perubahan. Kabar yang mengatakan itu dihentikan tidak benar, yang ada diubah dari bansos menjadi bansos plus. Tinggal pilih mau bansos minus, apa bansos plus?" kata Anies saat hadir dalam agenda 'Desak Anies' di Ambon, dikutip dari Jakarta, Senin (15/1/2024).
Anies menjelaskan, perubahan dari bansos menjadi bansos plus diantaranya berkaitan dengan besaran bansos plus. Meski begitu, ia belum memerinci besaran tersebut. Selanjutnya adalah mengenai jumlah penerima bantuan.
"Perubahannya, yakni satu terkait jumlahnya, yang kedua terkait dengan penerimanya. Banyak yang sebetulnya berhak tapi tidak mendapatkan karena apa? Karena data yang belum akurat," kata gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Anies pun menyinggung sejumlah masalah yang bakal diubah ketika bansos diubah menjadi bansos plus. Di antaranya, adanya orang dalam (ordal) dalam perihal pendistribusian bansos yang terjadi selama ini.
"Praktik di lapangan ada ordal-ordal nih, betul tidak? Nah, ordal-ordal ini harus dibersihkan. Dan pembersihannya ini harus melibatkan masyarakat," kata Anies.
Eks mendikbud tersebut menilai, nantinya dalam pengelolaan bansos plus akan ada pendampingan dan pelatikan soft skill bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Sehingga tidak berpangku tangan pada bansos plus. "Jadi insya Allah itu akan kita bereskan," ujar Anies.
Dia pun bercerita tentang pengalaman bantuan sosial yang ada di Jakarta sewaktu dirinya masih menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022, terutama mengenai verifikasi data penerima di masyarakat. Anies menyebut akan melanjutkan sistem bansos di Jakarta untuk diteruskan secara nasional.
"Apa yang kami lakukan di Jakarta ketika kita memberikan bantuan, maka kita meminta kepada ketua RT untuk melakukan verifikasi dan ada musyawarah di situ, melibatkan siapa yang paling banyak tahu, yakni ibu-ibu PKK," jelas Anies.
"Ibu-ibu PKK itu ada dasawisma namanya, dan dasawisma ini tahu persis ada juga kader posyandu juga tahu kondisi masyarakat yang ada di situ, sehingga data dari pemerintah di cross check dengan kondisi di lapangan. Dari situ kemudian kita berikan bantuan agar sesuai dengan persyaratannya," kata Anies menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
