REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara menjamin warganya mudah menjangkau pangan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal itu dilakukan dengan strategi melibatkan berbagai pihak sehingga dari daerah produksi, pangan dapat didistribusikan ke berbagai kawasan dan dikonsumsi masyarakat luas.
Distribusi Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) terus dilakukan. Pada tahun 2024, program ini akan diselenggarakan di 38 provinsi dengan alokasi sebanyak 22.004.077 penerima atau 220.040.770 kilogram (kg) beras per bulan. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras. Bantuan ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu Januari hingga Juni.
Salah satu mitra pemerintah untuk penyaluran BP-CBP adalah PT Pos Indonesia (Persero). Pada 2024, BUMN tertua ini mendapatkan alokasi penyaluran di 18 provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan (PBP) per bulan, atau setara dengan 62 persen alokasi nasional per bulan. Di antara provinsi penerima ialah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Adapun alokasi untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.525.993 PBP, atau sebanyak 35.259.930 kg beras.
Presiden hadir pada kegiatan launching penyaluran di Gudang Bulog Gumilir Cilacap pada 2 Januari 2024. Didampingi Ibu Iriana Jokowi , Mentri Perhubungan Budi Karya, Mentri PUPR Basuki Hadimuljono.
Presiden menyapa 10000 penerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah yang sudah hadir berkumpul gudang Bulog Gumilir.
“Yang (bantuan) Januari sudah diterima, ya. Nanti akan terus berlanjut di Februari, Maret. Nanti kalau APBN cukup dilanjut lagi April, Mei, Juni,” ucap Presiden.
Kemudian, pada 3 Januari 2024, launching akan dilanjutkan di Gudang Bulog Klahang Banyumas, dan berakhir di Gudang Bulog Munjung Agung, Tegal. Dari ketiga wilayah yang akan dilaunching oleh Presiden tersebut, Kabupaten Cilacap mendapat alokasi 192.767 PBP, Kabupaten Banyumas sebanyak 257.059 PBP, Kota Tegal sebanyak 19.134 PBP, serta Kabupaten Tegal 131.045 PBP.
“Total penerima sebanyak 22 juta. Pos mendapat alokasi penyaluran 13.415.000 yang tersebar di 20 provinsi. Jadi itu setara dengan 65 persen secara nasional,” kata Direktur Bisnis Dan Kurir Logistic Pos Indonesia Tonggo Marbun.
Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi data penerima terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat setempat.
“Mekanismenya, pra penyaluran kita koordinasi data dengan Bulog. Kemudian dilakukan rekonsiliasi data, setelah itu kami menyiapkan denom dan surat pemanggilan, memverifikasi dan memvalidasi data. Setelah semua siap, kami melakukan pemanggilan para penerima berkoordinasi dengan pemda setempat. Juga berkoordinasi dengan Bulog terkait ketersediaan beras,” kata Tonggo.
Dalam mendistribusikan BP-CBP ini Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu dibagikan di Kantorpos, di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah bagi penerima berusia lansia, disabilitas, maupun sedang sakit.
“Penyaluran dilakukan di komunitas seperti yang terjadi saat ini, bisa juga di gudang Bulog, atau Kantorpos. Bisa juga kami antarkan langsung bantuan ke rumah penerima,” ujar Tonggo.
Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras ini menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition). PGC juga menyertakan geotagging, yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan, sehingga dapat dilacak melalui peta.
Kemudian, dalam pengangkutan beras dari gudang BULOG menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi CBP di mana seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara real time.
Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka proses selanjutnya berupa pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progressnya menggunakan dashboard realtime. E-Filling bermanfaat untuk mendukung akuntabilitas penyaluran oleh Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital.
Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan progress-nya dapat dilihat melalui dashboard di ketiga aplikasi tersebut.
“Semua penyaluran bantuan dilakukan dengan aplikasi PGC dan dashboard, bisa diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Dengan menggunakan sistem PGC, kita memastikan penyaluran CBP tepat sasaran kepada penerima,” kata Tonggo.
Dengan demikian, Pos Indonesia memiliki SOP (Standard Operating System) yang sudah teruji, dan mampu memenuhi seluruh unsur dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu bersih, transparan, dan profesional.
Keunggulan lain, yaitu Pos Indonesia memiliki sumber daya transportasi, sumber daya manusia (SDM) dan ketersebaran Kantorpos cabang hingga ke seluruh Indonesia hingga daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang akan memudahkan dalam pendistribusian bantuan.
Untuk menjamin pendistribusian lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia juga selalu mengkomunikasikan rencana pendistribusian dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah hingga ke tingkat RT/RW, aparat keamanan, Perum Bulog, dan swasta.
Tonggo berharap pada penyaluran BP-CBP selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sebab, bantuan ini sangat dinantikan oleh penerima.
“Kita lihat para penerima bantuan begitu senang, ada juga testimoni dari penerima bahwa bantuannya sangat dibutuhkan dan membantu rumah tangga mereka. Karena penyaluran ini akan dilakukan selama enam bulan, harapannya kita bisa menyalurkan setiap bulan dengan tepat waktu,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika