REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dukungan infrastruktur digital untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan itu mulai dari layanan telekomunikasi yang berkualitas. penyediaan akses internet, data center, hingga jaminan layanan logistik.
"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu." tuturnya dalam siaran pers Kominfo RI, Rabu (29/11/2023).
Menteri Budi Arie menjelaskan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS) untuk menjaga pelaksanaan Pemilu terutama penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal. Guna menjaga kualitas layanan, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.
"Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024," ujarnya.
Menkominfo menyediakan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi. Salah satunya Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 Gb memory, 5.99 Tb storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024," jelasnya.
Kementerian Kominfo memberikan dukungan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.
"Dan dapat dimanfaatkan untuk diseminasi informasi mengenai Pemilu Damai," tandas Menteri Budi Arie.
Untuk kebutuhan logistik, Kementerian Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20 persen dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos.
"Jaringan pos juga telah mencakup 100% kelurahan di indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," jelasnya.
Menteri Budi Arie menyatakan PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak."Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
