Senin 27 Nov 2023 07:29 WIB

PKS Tegaskan Ingin Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Ini Tiga Alasannya

Pulau Kalimantan akan jadi paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.

Rep: Eva Rianti/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat launching program kampanye PKS di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Ahad (26/11/2023).
Foto: Republika/Alkhaledi Kurnialam 
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat launching program kampanye PKS di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Ahad (26/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguatkan gagasan bahwa Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota, meski pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tengah digencarkan pejawat Presiden Joko Widodo. Hal itu digaungkan PKS saat meluncurkan program kampanye nasional bertajuk 'Jakarta Tetap Ibu Kota Negara' di Depok, Jawa Barat pada Ahad (26/11/2023).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sejak awal partainya memang menolak  pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu telah dikuak di Senayan atau DPR RI dari Fraksi PKS dan akan menjadi isu unggul dalam Pemilu 2024. 

Baca Juga

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Syaikhu dalam agenda kick off Kampanye Nasional PKS yang turut dihadiri oleh capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, dikutip dalam keterangannya, Ahad. 

Syaikhu menuturkan, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis.

"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU (rancangan undang-undang) IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," jelasnya. 

Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan bahwa PKS juga memandang adanya tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan. 

Secara historis, DKI Jakarta adalah tempat Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, Ir. Soekarno-Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan.

"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan. Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme," jelasnya. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement