Kamis 23 Nov 2023 17:55 WIB

Para Korban Lumpur Lapindo Terima Sertifikat Tanah Program PTSL BPN

Hampir 15 tahun rata-rata mereka tidak memiliki kepastian hukum atas hak tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hak tanah kepada korban Lumpur Lapindo.
Foto: Dok. Ant
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hak tanah kepada korban Lumpur Lapindo.

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto tiba di Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (23/11/2023). Salah satu agenda dalam kunjungan kerja kali ini, ia menyerahkan 50 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Penerima sertipikat merupakan korban bencana lumpur Lapindo di Desa Renokenongo yang direlokasi sejak 15 tahun lalu. Sertipikasi tanah ini memakan waktu yang panjang lantaran ada sebagian tanah kas desa yang ditempati masyarakat, sehingga perlu melalui sejumlah proses hukum terlebih dahulu. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas sertipikasi tanah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

"Hampir 15 tahun rata-rata mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Hari ini kita berikan sertipikat, semuanya yang saya tanya rata-rata gratis. Rakyat tidak boleh dibebani dengan permasalahan-permasalahan lain (biaya sertipikat, red) karena rakyat sudah dibebani dengan peristiwa alam. Jadi saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain kepada korban lumpur Lapindo," ujar Hadi Tjahjanto.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Saya ingin berpesan apabila dalam proses penyertipikatan tanah ini tidak sesuai dengan ketentuan gratis atau membayar PNBP sebesar Rp600.000, tolong dilaporkan kepada Kantor Pertanahan," ungkapnya.

Merasa lega telah memiliki sertifikat, salah satu penerima bernama Suhartono (46), berencana memanfaatkan sertipikatnya untuk modal usaha. Ia mengapresiasi pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang telah bekerja keras hingga sertifikat bisa diterbitkan. "Dengan terbitnya sertipikat ini kami mengucapkan banyak terima kasih, warga di sini nanti bisa memanfaatkan sertipikat sebagai modal untuk usaha dan untuk yang lainnya," kata dia.

Proses sertipikasi tanah yang cukup menguras keringat dan tenaga juga dirasakan oleh Yudo Wintoko (49). Dengan bangga ia memuji langkah Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan diskresi percepatan. "Betul-betul kebanggaan luar biasa bagi kami dengan terbitnya sertipikat ini. Jadi memang butuh kesabaran, keuletan, kita terus komunikasi tanpa henti dan beliau-beliaunya (petugas, red) juga memberikan yang terbaik," terangnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muh. Rizal Turut hadir, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali serta Forkopimda setempat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement