REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai menu pemberian makanan tambahan (PMT) pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat, tidak standar. Menurut dia, PMT harus memenuhi syarat gizi yang cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani.
“Itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul syarat cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani yang kurang," ucap Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Muhadjir menjelaskan, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin akan membuat tim untuk meninjau persoalan itu. Dia pun berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa serius dengan PMT pencegahan stunting. Pasalnya, upaya itu berkaitan dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Saya minta betul kepada semua ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan untuk penanganan stunting ini. Karena ini berkaitan target Pak Presiden yang 14 persen, kemudian juga jangka panjang menyiapkan generasi emas 2045," kata eks mendikbud tersebut.
Tak hanya kepada kepala daerah, Muhadjir juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak bermain-main dalam menggunakan anggaran, terutama APBD yang dialokasikan untuk dana desa yang bisa digunakan secara bersama-sama. Dia berpesan, dinas terkiat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dan berbasis kearifan lokal.
"Menurut saya kita dorong makanan tambahan berbasis kearifan lokal. Yang di desa itu nggak usah paksa harus seragam, apalagi pakai nugget, pake tahu yang kemudian di dalamnya dikasih nugget itu saya kira enggak bener itu. Kan bisa serahkan saja ke masing-masing kelurahan," kata Muhadjir.
Program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk anak stunting di Kota Depok, Jawa Barat dikeluhkan sebagian orang tua hingga memicu kontroversi. Hal itu lantaran menu yang diberikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok terasa hambar tanpa rasa sehingga tidak digemari anak.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengaku menerima aduan dari kader posyandu terkait pembagian makanan tambahan untuk anak dengan gizi kurang. Dari keluhan kader, diketahui anak-anak diberi nasi sop hingga otak-otak.
"Saat saya datang ke acara posyandu, kader-kader posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," jelas Yeti Wulandari di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
