REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan (BPS Jaksel) mengumumkan dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan di wilayah Jakarta Selatan terus mengalami penurunan.
"Capaian ini menjadi hasil dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, terutama melalui peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat kurang mampu," kata Kepala BPS Jaksel Munawaroh di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS Jakarta Selatan pada awal November 2023, tingkat kemiskinan di Jakarta Selatan pada tahun ini mencapai 3,10 persen, menunjukkan penurunan sebesar 0,42 persen dibandingkan dengan 2022. Adapun pada 2021, angka kemiskinan mencapai 3,56 persen.
"Jumlah penduduk miskin pada 2023 sebesar 71,90 ribu atau berkurang 9,21 ribu orang dibandingkan dengan tahun lalu," kata Munawaroh.
Keberhasilan ini, lanjutnya, tak lepas dari langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, terutama setelah pandemi Covid-19 terkendali dan berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pertumbuhan ekonomi di Jakarta Selatan pada tahun 2022 mencapai 5,24 persen, meningkat dibandingkan dengan 2021 yakni 2,39 persen.
Dari sisi pengeluaran, komponen terbesar pertumbuhan adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 6,31 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,18 persen. Salah satu indikator positif lainnya adalah peningkatan serapan tenaga kerja baru selama periode 2020-2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta Selatan mengalami penurunan signifikan, dari 10,79 persen pada 2020 menjadi 5,63 persen pada 2022.
Munawaroh mengatakan penurunan kemiskinan bukan hanya terkait dengan jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan juga dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,42 persen, menunjukkan penurunan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,17 persen, menandakan penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Penurunan angka kemiskinan di Jakarta Selatan, kata Munawaroh, tidak terlepas dari konsistensi bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurut Data Susenas Maret 2023, 80,15 persen masyarakat miskin DKI Jakarta telah mendapatkan akses ke perlindungan dan jaminan sosial.
Program perlindungan sosial seperti BPNT, PKH, dan KPS/KKS juga telah memberikan bantuan signifikan, dengan persentase rumah tangga penerima masing-masing mencapai 5,19 persen, 5,74 persen, dan 5,02 persen. "Program-program tersebut sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin," kata Munawaroh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
