Rabu 15 Nov 2023 13:53 WIB

Respons Cak Imin, Wapres Ingatkan Capres-Cawapres tak Bawa Agama Jadi Isu Kampanye

Cak Imin sebelumnya ajak gerakan Islam bersatu menangkan dirinya di 2024

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan calon presiden maupun calon wakil presiden dan tim pemenangannnya untuk tidak menjadikan agama sebagai isu kampanye.
Foto: Setwapres RI
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan calon presiden maupun calon wakil presiden dan tim pemenangannnya untuk tidak menjadikan agama sebagai isu kampanye.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan calon presiden maupun calon wakil presiden dan tim pemenangannnya untuk tidak menjadikan agama sebagai isu kampanye. Hal ini disampaikan Kiai Ma'ruf untuk mencegah berkembangnya politik identitas di Pemilu 2024.

"Saya kira kalau ajakan saja itu jangan jadi isu kampanye. Jadi, jangan membawa agama, nanti itu masuk wilayah identitas," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan seusai membuka Habibie Democracy Forum Tahun 2023 di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Pernyataan Wapres ini juga sekaligus menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang ingin agar gerakan Islam bersatu memenangkan dirinya di Pilpres 2024.

Kiai Ma'ruf menyebut sah-sah saja untuk mengajak orang lain untuk mendukung salah satu paslon. Meski demikian, jangan kemudian mengaitkan agama dalam isu-isu kampanye.

 

"Saya kira kalau cuma ajakan saja itu jangan jadi isu kampanye. Tetapi kalau dia mengajak teman-temannya yang muslim ikut bareng, saya kira itu kan ajakan, tetapi jangan nanti masuk dalam tema tema kampanye, dan itu bisa bisa nanti dianggap masuk wilayah identitas," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengingatkan jika politik identitas menjadi isu krusial yang harus dihindari dalam Pemilu 2024. Sebab, politik identitas menjadi salah satu  menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2024. 

Karena itu, dia meminta peran penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu meningkatkan peran pengawasan. Selain itu, dia meminta peran seluruh aparat untuk menindak pelanggaran terhadap tiga isu krusial tersebut.

"Di sini memang dituntut peran pengawas, pengawas pemilu harus jeli, harus tegas dan harus betul betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran. Kalau tidak, itu akan bisa timbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu tentu akan ada ketidakpuasan-ketidakpuasan. Itu yang harus dijaga betul," ujarnya.

Ia melanjutkan, padahal Pemerintah saat ini terus berupaya mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Sebab. kesuksesan Pemilu 2024 akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Ia juga mewanti-wanti seluruh pihak untuk menjaga partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 mendatang tidak sampai turun dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Pada 2019, tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,93 persen.

"Yang diharapkan itu justru melebihi partisipasi pada 2019, barangkali itu. Mengenai berapanya jangan justru sampai menurun. Kalau menurun ini berarti ada ketidakpercayaan masyarakat," kata Kiai Ma'ruf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement