REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.
"Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Dia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri.
Namun, lanjutnya, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, kata Moeldoko, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.
"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu," tambahnya.
Moeldoko mengatakan aktivitas ASN telah diatur dalam kebijakan garis komando pimpinan. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang berlaku.
"Tetapi kalau seandainya ada prajurit di bawah salah, melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga disinggung terkait netralitas Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang kini menuai tanggapan beragam dari masyarakat.
"Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya sama, kita netral (Presiden bilang)," kata Moeldoko.
Netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menuai tanggapan beragam publik karena sempat menyinggung salah satu nama bakal calon presiden dalam sejumlah pidatonya.
Selain itu, Jokowi juga kerap menyampaikan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu bakal calon presiden.
"Ya, tanya beliau (Presiden), karena beliau suka begitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu, ya, simbol-simbol itu selalu dimunculkan," katanya.
Menurut Moeldoko, simbol-simbol yang disampaikan Presiden bersifat multitafsir dan tergantung dengan masyarakat yang mengartikan.
"Kan itu multitafsir. Kadang-kadang tergantung yang mengartikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
