Kritik ketiga ialah terkait situasi di lapangan yang kontras dengan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 74,3% pada Agustus 2023.
Namun menurut peneliti dari PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah ternyata ketika ditanya keadaan-keadaan tertentu, Masyarakat menganggap keadaan ini buruk.
Ada lima keadaan masyarakat di Indonesia yang ditanyakan. Pertama, harga kebutuhan pokok di 32 provinsi di Indonesia menurut sebagian besar responden (92,6%) semakin mahal dan tak terjangkau. Kemudian 90% responden mengakui bahwa situasi diperparah dengan banyaknya pejabat negara yang terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.
Situasi buruk ketiga ialah semakin susah mencari pekerjaan. Bahkan dalam hal kebutuhan dasar di layanan Kesehatan pemerintah juga sangat mengecewakan, dimana 80,3% responden mengatakan bahwa program kesehatan belum merata dan menjangkau masyarakat miskin.
Rasa tidak puas terakhir ialah terkait Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata, sehingga belum memperbaiki kehidupan masyarakat.
Kritik keempat ialah terkait isu pengangguran dan ketimpangan sosial. Meskipun telah ada program Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, tingkat pengangguran masih tinggi di beberapa daerah.
Program-program yang dilakukan pemerintah seperti kartu pra kerja ternyata belum selalu berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga yang mencari pekerjaan.
Pada saat yang sama, kesenjangan sosial masih menjadi masalah serius yang harus diatasi. Ketimpangan dalam akses terhadap Pendidikan, kesehatan, dan perumahan, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ada ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
