REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan menindak akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks, termasuk soal produk yang dikaitkan dengan Yahudi atau Israel hingga timbul ajakan untuk melakukan boikot terhadap produk tertentu.
Lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pemerintah akan meminta penutupan akses terhadap akun-akun penyebar hoaks tersebut.
"Kalau sudah fix (pasti) itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).
Usman menerangkan, pemerintah akan mengidentifikasi akun penyebar konten-konten berisi informasi tidak benar di media sosial.
Jika akun tersebut teridentifikasi memang senang dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial terkait untuk memblokir akun itu.
Kebijakan itu dia sebut juga berlaku bagi para buzzer dan influencer. Kebijakan itu juga dapat dikenakan terhadap isu yang tengah hangat belakangan, yakni ajakan memboikot produk tertentu akibat konflik Palestina-Israel. Dia mengatakan, ajakan untuk melakukan boikot produk tertentu kerap muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas dan akan mereda ketika eskalasi konflik menurun.
Usman mengatakan, pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong yang ada di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga shift secara bergantian selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, melalui laporan masyarakat.
"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix (pasti) hoaks atau ujaran kebencian kami maka kami akan minta platform untuk men-take down," kata dia.
Seperti diketahui, tentara Israel dalam beberapa pekan terakhir terus melakukan serangan ke Palestina. Hal tersebut membuat popularitas gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS semakin meningkat di beberapa negara.
Baca juga: Alquran Bolehkan Nepotisme dari Kisah Nabi Musa Tunjuk Nabi Harun Asisten? Ini Kata Pakar
BDS adalah gerakan boikot dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel.
BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina.
BDS kerap digaungkan setiap ada konflik politik di Timur Tengah terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel.
Tapi, sebagian publik kurang mendapatkan informasi sehingga boikot dilakukan terhadap produk yang tidak terkait terhadap konflik politik tersebut.
Baca juga: Daftar Produk-Produk Israel yang Diserukan untuk Diboikot, Cek Listnya Berikut Ini
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Marzuki Mustamar mengungkapkan alasan NU tidak pernah melarang boikot produk tertentu. Dia memiliki pandangan, sedikit banyak pada akhirnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan produk-produk asing.
Dalam sebuah pengajian, dia menjelaskan, ajakan boikot produk asing pada akhirnya yang tidak dibeli hanya satu produk saja. Setelah diselidiki, sambung dia, misal Aqua, ternyata merupakan produk dalam negeri.
"Ujung-ujungnya ada udang di balik peyek. Jangan beli itu, tapi beli ini, ya, sama saja kan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
