REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan perlunya upaya bersama agar nilai-nilai Belt and Road Initiative (BRI) tetap terjaga untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, ia juga menekankan agar kerja sama BRI ini tidak dipolitisasi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberi pandangan di pembukaan Belt and Road Forum (BRF) ke-3, pada Rabu (18/10/2023) di Great Hall of The People, Beijing.
“Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus, dan di tengah situasi dunia yang makin terbelah kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini makin kuat dan makin berdampak,” ucap Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Jokowi juga menilai, rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Karena itu, menurut dia, dibutuhkan sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk melaksanakan proyek nasionalnya secara mandiri sebagaimana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.
“Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan,” jelas dia.
Jokowi pun berharap ke depannya hal serupa dapat dilakukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Ke depan, kami juga akan sinergikan pembangunan IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar proyek BRI harus dilandasi prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpihak.
“Serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri,” kata Jokowi.
Jokowi memandang bahwa keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan dapat memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra.
“Bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China atas kontribusi yang diberikan kepada negara-negara berkembang melalui BRI.
Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretraris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.
BRI adalah program yang diperkenalkan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 dengan nama One Belt One Road (OBOR). Proyek yang mendorong China berinvestasi di 150 negara kemudian direvisi menjadi Belt and Road Initiative.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
