REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk mengkaji diadakannya rumah sakit khusus untuk penanganan stunting. Pasalnya, ada puluhan ribu anak yang terkategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi di Jakarta.
Komisi E DPRD DKI Jakarta mencatat ada 39.793 anak di Jakarta yang terkena stunting. Hal itu mesti ditanggapi serius oleh Dinkes DKI Jakarta. Diantaranya dengan menyediakan rumah sakit khusus sebagai upaya merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD 2024 yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.
“Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus. Soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma dalam keterangannya.
Fasilitas rumah sakit khusus stunting diharapkan bisa menangani permasalahan perkembangan tumbuh kembang anak dan menekan angka stunting di Jakarta yang terbilang masih sangat tinggi.
Sejalan dengan itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Stephanie Oktavia juga meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sehingga, anak-anak yang mengalami stunting bisa sembuh dan menunjukan pertumbuhan yang baik.
“Bentuk PKMK ini apakah memang dia PMT (pemberian makan tambahan). Tapi apakah memang diberikan continue sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” kata politikus PDIP tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan kepada anak-anak penderita stunting dengan anggaran Rp46 miliar pada 2024 mendatang.
Ani menyebut telah bersinergi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta untuk menekan angka stunting di Jakarta.
“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30 persen dari penyelesaian stunting, karena ada faktor lain salah satunya akses masyarakat terhadap air bersih, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
