REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah provinsi prioritas penanganan stunting dari semula 12 menjadi 17 provinsi. Hal ini dilakukan sebagai intervensi untuk mencapai angka penurunan prevalensi stunting sesuai target 14 persen pada 2024 mendatang.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, penambahan provinsi prioritas penanganan stunting ini dilakukan kanrena angka provinsi di wilayah tersebut mengalami kenaikan.
"Kita rencanakan akan menambah empat, ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur. itu yang mengalami kenaikan soalnya, bukan penurunan. Satu lagi menjadi pertimbangan Sulawesi Selatan ya, itu karena (Sulses) penduduknya di luar jawa terbesar (sehingga) itu butuh perhatian," ujar Suprayoga dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/10/2023).
Dengan demikian, kata Suprayoga maka akan menambah dari sebelumnya 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
Rencana penambahan ini kata Suprayoga akan dilaporkan kepada tim pengarah dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Jumat (5/10/2023).
"Jadi kelihatannya pasiennya akan nambah tidak hanya 12 jadi menjadi sekitar 17 yang akan kita prioritaskan di 2024, Jadi kemungkinan akan dilaporkan tim pelaksana ke tim pengarah besok," ujarnya.
Suprayoga menambahkan, dalam rapat koordinasi teknis hari ini, akan dibahas upaya yang dilakukan dan kendala dalam penurunan stunting. Sehingga, kendala-kendala bisa diatasi untuk mempercepat penurunan stunting yang angkanya saat ini masih di 21,6 persen.
Suprayoga optimistis target 14 persen pada 2024 bisa tercapai dengan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah bahu membahu untuk melakukan intervensi bersama dalam penurunan stunting.
"Kita bahas dalam rapat ini apa yang perlu kita lakukan dan siasati untuk percepatan tahun depan. Karena waktu untuk penurunan stunting ini tinggal punya waktu satu tahun, tahun 2024 harus 14 persen, sementara 2022 akhir kemaren masih di posisi 21,6. Jadi tahun ini kita targetkan bisa turun paling tidak menjadi 17 persen," ujarnya.
Penanganan stunting yang efektif di provinsi prioritas akan....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
