REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri silaturahmi bersama alim ulama pengasuh dan tokoh pondok pesantren se-Madura di Pondok Pesantren Al Anwar. Dalam kesempatan itu, Muzani menyampaikan Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus peduli terhadap kehidupan pesantren dan juga madrasah.
Pengasuh Ponpes Al Anwar KH Mukhlis Muksin mendoakan Prabowo agar diberikan kemudahan dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang dekat dengan para alim ulama. Itu terbukti dari kesedian Prabowo untuk selalu menyempatkan bersilaturahmi dengan para kyai-kyai di Jawa Timur beberapa waktu. Oleh sebab itu, KH Mukhlis berharap kepedulian Prabowo kepada dunia pesantren tidak akan putus setelah menjadi presiden kelak.
"Kami mewakili kyai-kyai yang hadir, sebelum pertemuan ini ada pertemuan kecil dan menyatakan demikian untuk disampaikan kepada Bapak Sekjen Gerindra. Pertama berkaitan dengan gaji, kami mohon nanti kepada Pak Prabowo guru madrasah dianggarkan pendapatannya disetarakan dengan ASN," ujar KH Mukhlis.
"Karena kenyataannya guru madrasah yang mrngajar adalah alumnus pesantren. Ketika dia sudah nikah, jadi perlu dipikirkan kesejahteraan kepada guru-guru madrasah," katanya.
Merespons hal itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk terus peduli terhadap kehidupan pesantren dan juga madrasah. Terutama tentang peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajarnya melalui Dana Abadi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
"Kalau sekarang ini kita menghadapi permasalahan madrasah, kita memiliki UU Pesantren ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana abadi kepada pesantren. Bila Allah takdirkan Pak Prabowo menjadi presiden, maka salah satu prioritasnya adalah implementasi dari UU Pesantren agar menyediakan dana abadi bagi pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia," jelas Muzani.
Wakil Ketua MPR ini juga menjelaskan, gaji tenaga pengajar honorer di sekolah madrasah memang masih kecil. Itu sebabnya Komisi II baru saja mengesahkan UU ASN yang isinya sangat memungkinkan agar para tenaga pengajar honorer ini diangkat menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Salah satu janji kami ingin menuntaskan pegawai honor kontrak di daerah, di kementerian dan lembaga, termasuk para pengajar honorer di madrasah dan sekolah melalui UU ASN ini agar memungkinkan mereka diangkat seluruhnya menjadi ASN atau P3K pada Desember 2024. Tadi kami baru saja meminta penjelasan kepada pemerintah dan nanti akan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah," jelas Muzani.
"Itulah beberapa komitmen Pak Prabowo kepada rakyat Madura dan pondok pesantren. Pak Prabowo menyampaikan kepada saya bahwa dia berhutang kepada rakyat Madura. Sejak Pemilu 2014 dan 2019, rakyat Madura selalu setia mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menang di Madura. 2024 insya Allah hutang-hutang itu akan dibayar tuntas saat Beliau dilantik menjadi Presiden," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika