Apalagi, ia mengingatkan, Yaqut memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agenda moderasi beragama yang merupakan program prioritas Kemenag berjalan terus. Serta, tidak terhambat virus politisasi agama.
Menag, lanjut Ending, sedang membunyikan pengingat terkait trauma atas kenangan Pilpres 2019 dan Pilkada DKI yang memicu polarisasi keras. Dengan memantik isu-isu SARA sampai politisasi agama sedemikian rupa.
"Itu saya kira konteks yang bisa dipahami dari apa yang disampaikan Gus Menteri. Jadi, kita harus bijaksana dan jangan gampang baper, politik itu kita jalani dengan riang gembira," ujar Ending.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengimbau kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat pada akhir September lalu.
"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (3/9/2023).
Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
