REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, perombakan kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi tidak tepat dilakukan sekarang. Hal itu disampaikan untuk merespons isu soal Partai Demokrat akan masuk kabinet, yang mencuat usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Jokowi.
Hasto menjelaskan, sekarang tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Bahkan, pendaftaran pasangan capres-cawapres akan dimulai pada 19 Oktober mendatang. Pada titik ini, menurut dia, semua pihak seharusnya fokus menyongsong pemilu.
Di sisi lain, sekarang Presiden Jokowi pada akhir masa pemerintahannya sedang berfokus menuntaskan target dan berbagai program strategis. Presiden Jokowi dinilai sedang berkerja keras untuk meninggalkan legacy atau warisan yang punya nilai tinggi bagi masyarakat.
"Itu reshuffle (perombakan kabinet) dalam situasi sekarang tentu saja kurang kondusif, kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga punya opsi menugaskan menteri-menteri lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Ketika ditanya spesifik tanggapannya soal wacana Demokrat masuk kabinet? Hasto menyebut kerja sama partai politik pendukung Pemerintahan Jokowi selama ini sudah bagus. Kendati begitu, Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan menteri di kabinetnya.
"Sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," ujarnya.
Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023). Usai pertemuan tersebut, beredar isu bahwa Partai Demokrat akan bergabung dengan kabinet Pemerintahan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
