REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebut target penguatan logistik nasional yang diwacanakan oleh pemerintah demi menuju Indonesia Emas 2045, perlu diikuti dengan ekosistem pengiriman yang cepat.
Wakil Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Erwin Raza mengatakan, pemerintah sudah merilis Biaya Logistik Nasional 2022 yakni sebesar 14,29 dari PDB, lebih rendah dari perhitungan pada tahun 2013 yakni sebesar 25,15 dari PDB.
"Tidak akan menggambarkan apa-apa kalau biaya logistiknya rendah tapi kecepatannya lambat, keandalannya kurang, dan mengandung risiko," kata Erwin Raza dalam kegiatan Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Erwin mengatakan para perusahaan atau pelaku bisnis itu bakal melihat sejumlah unsur dalam kegiatan logistik, mulai dari keandalan, kecepatan, risiko, keselamatan, dan ketahanan.
Unsur-unsur itu juga perlu dijadikan sebagai ukuran dalam menghitung kinerja logistik per tahunnya, selain terkait ongkos transportasi dan gudang, biaya penyimpanan persediaan, hingga biaya administrasi.
"Nah ini harus kita formulasikan bersama-sama, ini tantangan kita lagi, kawan-kawan asosiasi, untuk melihat hal ini," kata Erwin.
Selain itu, dia juga berharap dibentuk Badan Logistik Nasional untuk mengelola perlogistikan di Indonesia. Dia menilai kini fokus penanganan masalah logistik sudah terpecah karena regulasi yang berkaitan dengan hal itu sudah ada di berbagai kementerian.
Sehingga dia menilai perlu adanya regulasi khusus terkait logistik yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Namun menurutnya regulasi itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
"Keterkaitan transportasi ada di Kementerian Perhubungan, ada UU pelayaran di situ, ada UU jalan raya, UU kereta api, terkait pengiriman ada di Kominfo, terkait gudang ada di Kemendag, jadi agak rumit," kata dia.
Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengukuran biaya logistik nasional menggunakan metodologi Input-Output. Berdasarkan perhitungan biaya logistik nasional, terdapat tiga komponen utama yang diperhitungkan yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan, serta biaya administrasi.
Perhitungan biaya logistik nasional yang telah diperoleh dan sebagai upaya dalam menyusun arah kebijakan terkait efisiensi biaya logistik nasional ke depan, memerlukan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai key stakeholder yang terkait seperti kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi logistik, serta berbagai mitra pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
