REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut kembali menerapkan digitalisasi layanan kapal dan barang (Inaportnet) di 45 pelabuhan dari 151 pelabuhan yang ditargetkan pada tahun 2023. Sebelumnya, penerapan inaportnet tahap I tahun 2023 telah diterapkan di 40 pelabuhan, sehingga saat ini pelabuhan yang telah menerapkan inaportnet dari tahun 2016 sampai dengan September 2023 yaitu sebanyak 194 pelabuhan dari total yang ditargetkan 260 pelabuhan sampai akhir tahun 2023.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi yang hadir langsung dalam acara penandatanganan Pakta Integritas dan Pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap II Tahun 2023 di Kementerian Perhubungan, Rabu (13/9), mengatakan, transformasi digital harus terus ditingkatkan agar mewujudkan peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan terstruktur di pelabuhan.
"Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan, dinamis dalam menghadapi tantangan global serta selalu mengikuti perkembangan dunia kepelabuhanan dan teknologi penunjangnya," ujar dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (13/9/2023).
Inaportnet menghadirkan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Melalui platform ini, semua informasi terkait pelabuhan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait.
Hal itu pun menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga, pihak-pihak yang terlibat dapat dengan jelas memantau dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan.
"Dengan adanya Inaportnet, pengawasan administrasi dan kegiatan di pelabuhan menjadi lebih efektif. Proses perijinan dan kelengkapan persyaratan di pelabuhan dapat terintegrasi secara digital, sehingga lebih efisien dan transparan," jelasnya
Inaportnet juga berkontribusi dalam upaya peningkatan pengawasan pendapatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) di sektor kepelabuhanan. Melalui sistem yang terintegrasi, data pendapatan dapat diakses secara real-time dan akurat. Hal ini membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pelabuhan.
"Dengan penerapan inaportnet tahap II di 45 pelabuhan dapat terwujudnya pengawasan terhadap kegiatan kapal dan barang di pelabuhan yang akuntabel dan transparan serta dapat meningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada sektor kepelabuhanan," tutupnya
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengatakan, bahwa telah dilakukan beberapa langkah persiapan untuk penerapan Inaportnet tahap II di 45 pelabuhan, diantaranya yaitu menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap II pada Maret tahun 2023.
Kemudian, melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait, refreshment dan menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada pengguna jasa di 45 pelabuhan pada Juni - Agustus tahun 2023.
"Salah satu keunggulan paling signifikan dari Inaportnet adalah pencegahan pungutan liar. Dengan tidak adanya tatap muka dengan pengguna jasa di pelabuhan, potensi praktik pungutan liar menjadi minim.
"Semua transaksi dilakukan melalui sistem digital yang terawasi dengan ketat, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jujur dan adil," ucapnya.
Sebagai informasi, untuk pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap III direncanakan akan dilaksanakan pada November Tahun 2023 dengan target di 66 pelabuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
