REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023). Pembahasan utama forum tersebut untuk memutuskan sikap setelah adanya kabar yang Partai Nasdem secara sepihak berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menjelaskan, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 merupakan kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal tersebut sudah termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Tentu saja harus ada keputusan MTP pula, harus tidak lagi bersama-sama dengan koalisi Perubahan dan Persatuan itu. Itu keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," ujar Andi sebelum memasuki kediaman SBY, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Saat ini, ia belum dapat memastikan keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, ia menyinggung Anies Rasyid Baswedan yang sudah mengkhianati partai berlambang bintang mercy itu.

"Orang ini belum jadi presiden sudah meninggalkan kawan lama, kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, bahkan sedang menentukan tanggal harinya, kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba dia kawin dengan orang lain," ujar Andi.

Meski belum menjadi keputusan resmi, ia menilai arah Majelis Tinggi Partai Demokrat akan memilih keluar dari koalisi pengusungan Anies. Sebab, sikap mantan gubernur DKI Jakarta itu bersama Partai Nasdem yang mengambil keputusan sepihak itu jauh dari etika politik yang baik.

"Masak kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu, tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper dengan Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kalau misalnya sudah diputuskan, kita tidak lama bersama-sama, sudah bubar," ujar Andi.

"Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru dalam Pilpres 2024 nanti," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika