Senin 28 Aug 2023 10:56 WIB

Legislator Minta Pemprov DKI Kaji Secara Komprehensif Usulan Penerapan Gage 24 Jam

DPRD DKI Jakarta sebut dampak program ASN WFH masih terbilang kecil

Rep: Eva Rianti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petugas mencetak hasil uji emisi kendaraan mobil di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023). DKI Jakarta akan melakukan uji coba tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada Jumat (25/8/2023), dan mulai diterapkan sanksi secara efektif mulai 1 September 2023. Penerapan sanksi tersebut untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta yang belum kunjung membaik.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas mencetak hasil uji emisi kendaraan mobil di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023). DKI Jakarta akan melakukan uji coba tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada Jumat (25/8/2023), dan mulai diterapkan sanksi secara efektif mulai 1 September 2023. Penerapan sanksi tersebut untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta yang belum kunjung membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji secara komprehensif usulan tentang penerapan ganjil-genap (gage) selama 24 jam nonsetop setiap harinya.

Usulan itu dinilai sebagai alternatif dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam mengatasi polusi udara, tetapi juga mesti memikirkan dampaknya bagi masyarakat dalam bermobilitas. 

Ida mengatakan, evaluasi perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai berkurang atau tidaknya jumlah kendaraan pada kebijakan gage yang saat ini diterapkan -pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB-.

Itu bisa menjadi cerminan efektivitas penerapan gage terhadap menurunnya jumlah kendaraan di jalan yang ujungnya adalah untuk mengurangi kemacetan dan mengatasi polusi udara. 

"Jangan sampai yang terjadi saat ini pemilik mobil hanya menghindari ruas jalan berlaku ganjil genap dengan melewati ruas jalan lain. Artinya sumbangan emisi gas buang yang memicu polusi tetap dan kemacetan hanya berpindah ke jalur alternatif," kata Ida dalam keterangannya, Senin (28/8/2023). 

Selain itu, sambungnya, kajian komprehensif juga perlu dilakukan mengenai dampak terhadap masyarakat yang mobilitasnya tinggi di jalanan dan menggantungkan penghasilan pada pekerjaan di jalanan, seperti driver angkutan online. 

"Kita tentu juga harus memikirkan nasib mereka," tutur Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Ida, dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama stakeholder, sudah tentu memberikan dampak meskipun kecil.

Diantaranya kebijakan yang sudah dilakukan yakni penerapan work from home (WFH) bagi ASN, mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik pada hari Rabu, pemasifan uji emisi kendaraan bermotor, dan penyemprotan jalan. 

"Kalau mau dampaknya besar atau polusi udara cepat teratasi ya masyarakat harus berkontribusi secara nyata. Selain menggunakan transportasi umum, bisa juga segera beralih menggunakan kendaraan berbasis baterai atau listrik," ujar dia. 

Ida menambahkan, selain upaya-upaya itu, perlu juga upaya berupa gerakan spiritual dengan memohon kepada Tuhan agar Jakarta bisa turun hujan sehingga polutan yang ada di udara bisa cepat turun ke tanah. Kemarau panjang pun menjadi dapat dianulir.

"Saya mengajak saudara-saudara saya umat muslim untuk menggelar shalat istisqa untuk meminta hujan. Demikian halnya saudara-saudara saya yang lain sesuai agama dan keyakinannya," imbau dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement