REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan, pihaknya tidak dapat bertindak lebih dari pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Terhitung sejak 2018 lalu, sudah ada 840.000 situs judi online yang pihaknya blokir, tapi mereka tetap terus ada. Sebab itu, kata dia, Kemenkominfo tak bisa bekerja sendiri untuk memberantas judi online.
“Sekali lagi, Kemenkominfo tidak bisa sendirian. Sudah kita blokir hampir satu juta begitu kan, ya muncul-muncul lagi. Malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situs-situs pemerintah,” ujar Usman dalam diskusi daring, Sabtu (26/8/2023).
Menurut dia, dengan situasi darurat judi online saat ini, penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan harus secara komprehensif. Di mana, semua pihak yang terkait perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk menangani judi online. Untuk itu, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, pekan depan akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas persoalan tersebut.
“Pekan depan Menteri Kominfo akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas bagaimana kita menanggulangi secara komprehensif. Tidak bisa hanya katakanlah blokir situs. Karena dia akan muncul lagi,” terang dia.
Usman mengaku sependapat dengan pandangan yang melihat pemberantasan judi online harus dimulai dari menindak aktor-aktor judi online yang ada di dalam negeri, yakni para agen judi online. Sebab itu, pihaknya akan menemui pihak kepolisian yang salah satunya bertujuan untuk membahas upaya tersebut. Terkait akan membentuk satgas atau tidak, dia menyerahkannya kepada hasil pertemuan tersebut.
“Saya kira itu nanti tergantung pembicaraan Kapolri dengan Menteri Kominfo ya mungkin dalam tiga-empat hari ke depan akan ada pertemuan tersebut. Karena memang Presiden Jokowi itu sudah memerintahkan Menkominfo untuk memberantas judi online ini,” jelas dia.
Iklan judi online disebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang terjerumus ke dalamnya. Ada dua faktor penting yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online, yakni para agen judi yang berada di Indonesia dan kebocoran data pribadi.
“Sumber utamanya adalah ketika ada tawaran dari bandar judi ke agen judi yang ada di Indonesia atau orang Indonesia, kemudian agen judi itu dia bisa mendapatkan kontak, sehingga menawarkan iklan judi itu kepda masyarakat. Darimana sumbernya? Kebocoran data pribadi,” ujar pakar keamanan siber dari lembaga CISSReC, Pratama Persadha.
Dari sanalah para agen judi online mendapat nomor ponsel yang masyarakat punya untuk kemudian menawarkan barang dagangannya tersebut, baik lewat aplikasi pesan singkat Whatsapp maupun SMS biasa. Ketika seseorang tertarik dengan tawaran yang dilemparkan oleh para agen judi online itu, terjerumuslah mereka ke perputaran uang judi tersebut.
Pratama menerangkan, bandar judi rata-rata tidak berjumlah banyak. Hanya ada dua atau tiga yang berada di Indonesia. Menurut dia, yang banyak ada di Indonesia adalah para agen judi online, bahkan mencapai ribuan. Para agen tersebut yang membuat situs dan mempunyai orang-orang pemasaran yang menawarkan judi online kepada masyarakat.
“Orang-orang inilah yang mencari mangsa di Indonesia. Begitu kita daftar, didirect apps-nya sama. Ada slot, poker, QQ, domino, bacarat. Semua bisa kita mainkan,” tutur dia.
Sebab itu, dia mengatakan, pemerintah bisa melakukan upaya pemberantasan judi online dimulai dari menghilangkan semua agen-agen judi online yang ada di Indonesia. Upaya mendeteksi agen-agen judi online yang berada di Indonesia, kata dia, merupakan cara yang jauh lebih cepat daripada menggunakan teknologi pelacakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika