REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan respons ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, atas keputusan Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto sebagai capres Pilpres 2024. Menurut Hasto, Megawati memerintahkan kader PDIP untuk memperkuat akar rumput dengan cara rutin bertemu rakyat.
Hasto menyampaikan sambutan dalam acara pencatatan rekor MURI atas kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang diprakarsai kader PDIP Adian Napitupulu, di Lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Selasa (15/8/2023)
Hasto menuturkan, Megawati menyampaikan respons atas langkah politik Golkar dan PAN itu di Bali pada Ahad (13/8/2023). Ketika itu, Hasto awalnya menyampaikan kepada Mega soal akan ada acara pencatatan rekor MURI dan soal sedang berlangsungnya acara deklarasi Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi pengusung Prabowo.
"Lalu Ibu (Megawati) bertanya kepada saya, 'kamu lihat acaranya tidak?'. 'Saya lihat Ibu. Apakah arahan Ibu dalam menyikapi kerja sama partai politik?'," kata Hasto menarasikan ulang percakapannya dengan Megawati.
"Dijawab Ibu adalah, 'Perkuat akar rumput. Turun ke bawah bersama dengan rakyat, perkuat akar rumput karena bagi PDIP politik itu bukan high politic, tapi the real politic itu berada di grass roots,'" kata Hasto melanjutkan.
Menurut Hasto, program pengobatan gratis yang diprakarsai Adian merupakan salah satu bentuk politik riil yang diperjuangkan PDIP. Dia menyebut, kegiatan tersebut bukan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan, melainkan untuk membantu rakyat.
Koalisi pengusung Prabowo bernama Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) awalnya dibentuk oleh Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terbaru, Golkar dan PAN ikut bergabung yang ditandai dengan acara deklarasi bersama empat ketua umum partai tersebut di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Ahad (13/8/2023).
Adapun PDIP mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai capres. Pengusungan Ganjar sejauh ini hanya mendapatkan dukungan dari satu partai parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).