REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban menghadirkan keadilan. Keadilan itu penting dilakukan dan ditunjukkan Bawaslu melalui tindakan, pernyataan-pertanyaan sampai tingkah laku.
Ketua DKPP 2020-2022, Muhammad Alhamid mengingatkan, ada empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Konsolidasi Nasional Bawaslu. Ia menilai, arahan itu masih sangat relevan dan menunjukkan kepeduliannya kepada Bawaslu.
Pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Kedua, fokus kepada upaya-upaya pencegahan, jangan hanya bekerja saat terjadinya pelanggaran dan pasif menanggapi pengaduan.
Ketiga, bekerja cepat, responsif dan selalu berada dalam koridor hukum. Karenanya, Muhammad mempertanyakan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang sempat membuat sedikit gaduh ketika membicarakan potensi menunda pemilu.
"Apa dasar pertimbangan hingga usul itu muncul, bukankah Pak (Rahmat) Bagja atas nama Bawaslu sudah duduk bersama KPU ketika menyusun program jadwal dan tahapan, kenapa lagi Pak Bagja berbicara mengusulkan penundaan pilkada," kata Muhammad dalam webinar yang diselenggarakan MIPI, Sabtu (12/8).
Terkait respons dan selesaikan pengaduan dengan cepat, ia mengingatkan, teknologi informasi sudah super canggih dan cepat. Sayang sekali jika Bawaslu diadukan ke Dewan Etik gara-gara dianggap tidak cepat merespons.
"Saya sudah beri catatan di memo akhir jabatan saya sebagai Ketua DKPP, untuk Bawaslu sebagian besar aduan ke Dewan Etik itu dianggap tidak cepat merespon aduan pelanggaran," ujar Muhammad.
Soal integritas, adil dan tidak memihak, ia menekankan, tidak cukup cuma sosialisasi. Semua itu harus terlihat pula dalam bentuk gestur, komentar dan lain-lain. Keempat. libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
Gencarkan pendidikan politik penting agar tantangan kejahatan politik uang bisa kita minimalkan. Walau meniadakan politik uang tidak mungkin, Muhammad menegaskan, KPU dan Bawaslu ditantang meminimalkan politik uang.
"Intinya, arahan presiden keempat, presiden ingin mengajak Bawaslu bersama KPU untuk mengajak masyarakat menjadi mata, telinga Bawaslu," kata Muhammad.
Ikuti, amati, cermati proses, terlibat pada batas-batas yang dibenarkan koridor peraturan. Ketika ada pelanggaran kita ikut melaporkan, syukur syukur kalau belum terjadi bisa mencegah sebelum pelanggaran terjadi.
"Ikut membantu KPU, Bawaslu, pemerintah memastikan proses proses pemilu ini berlangsung dengan berintegritas. Itu arahan presiden yang menurut saya masih relevan dan patut untuk kembali mengingatkan KPU-Bawaslu," ujar Muhammad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
