Apakah kritikan dan cacian Rocky terhadap Presiden Jokowi secara keilmuan dapat dibuktikan punya dampak buruk pada fisik dan psikis korban dan keluarga korban? Apakah kritikan dan cacian Rocky dapat dibuktikan menzalimi hak-hak korban dan keluarga korban? Dan apakah kritikan dan cacian Rocky dapat dibuktikan menyerang martabat korban dan keluarga korban? 

Ukuran-ukuran dan bukti-bukti yang disodorkan haruslah faktual. Bukan opini dan persepsi. Begitulah cara kerja etika menjelaskan dan menghukumi sebuah tindakan. Bukan berbasis bawa perasaan dan dugaan-dugaan. Apalagi baper-baper yang diwariskan dari tradisi politik feudal.

Besar kemungkinan, tuduhan pelanggaran etika yang dituduhkan pada pernyataan Rocky ‘presiden bajingan tolol’ dalam makna kesantunan sosial. Pernyataan itu dipandang tak pantas karena tidak sopan diungkapkan di ruang publik.

Sopan santun, karena bersifat lokal, selalu berbeda ukuran antara satu tradisi dan tradisi sosial lainnya. Ucapan dan tindakan yang dianggap tak santun dalam tradisi masyarakat Jawa, bisa jadi dinilai santun dalam masyarakat di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan Sumatra.

Sebab itu, sopan santun sepatutnya tidak boleh menguasai diskursus publik di alam demokrasi. Demokrasi modern bekerja dalam kaidah-kaidah percakapan publik yang rasional. Sebaliknya, sopan santun barang dagangan utama dalam diskursus publik di era politik feodal yang dikuasai raja-raja dan hulubalang-hulubalang.

Sudah waktunya Indonesia sepenuh hati meninggalkan era politik feodal. Pergi sepenuh-penuhnya ke arah peradaban politik baru. Terserah, bergerak ke liberalisme ala Jokowi atau sosial demokrasi yang dianjurkan Rocky Gerung. Terpenting dari segalanya, negara punya kewajiban merawat nalar dan moral publik agar kompatibel dengan tatanan demokrasi!     

Ikuti Whatsapp Channel Republika