REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2022. Raihan itu menandakan, Kemenlu yang dipimpin Retno Marsudi telah memperoleh predikat WTP sebanyak tujuh kali secara beruntun sejak 2016.
"Alhamdulillah, untuk ketujuh kalinya, Kemlu kembali menerima opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI," kata Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi melalui akun resmi X @Menlu_RI, dikutip Republika.co.id di Jakarta pada Kamis (3/8/2023).
"Saya apresiasi kerja baik seluruh satker Kemlu, baik di pusat dan perwakilan. Komitmen Kemlu terhadap akuntabilitas & transparansi keuangan akan terus dipertahankan," ujar Retno menambahkan.
Serah terima laporan BPK dilaksanakan di kantor Kemenlu, Pejambon, Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023). Selain Retno beserta jajaran pejabat Kemenlu, hadir pula anggota BPK I Nyoman Adhi Suryadnyana.
Dalam sambutannya, Menlu Retno mengapresiasi seluruh satuan kerja Kemenlu, baik di pusat maupun perwakilan, dan kepada BPK atas kerja sama dan saran yang diberikan kepada Kemenlu untuk terus memperkuat good governance. Dia memastikan, Kemenlu akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan BPK.
Selama ini, kata dia, kerja sama Kemenlu dan BPK telah terjalin dengan baik. Bukan hanya untuk memperkuat good governance, menurut Retno, kerja sama yang terjalin antara kedua instansi juga bertujuan meningkatkan kiprah BPK di dunia internasional.
Hal itu lantaran BPK aktif menjadi auditor eksternal di berbagai organisasi internasional, seperti di PBB, IAEA, dan WIPO. "Sudah menjadi komitmen Kemlu untuk terus mendukung peran aktif BPK di dunia internasional," kata Retno dalam keterangan pers.
Dia menambahkan, selain memperkuat good governance, pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerjanya. Tahun lalu, Indonesia berhasil menuntaskan Presidensi G20 dengan baik. Sementara selama pandemi Covid-19, diplomasi vaksin Indonesia bekerja maksimal untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.
Tahun ini, Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya membaik. ASEAN juga menghadapi tantangan internal yakni situasi di Myanmar. Berkelindan dengan itu, Retno menyampaikan dua hal yang ingin diperjuangkan Indonesia selama keketuaan di ASEAN.
Pertama, memastikan ASEAN terus menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan (ASEAN matters). Kedua, menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (epicentrum of growth). "Semoga kita dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua ASEAN sebaik kita menyelesaikan tugas sebagai Presiden G20," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
