REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu 'mandul' dividen atau tidak mampu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menanggapi santai kenyataan tersebut.

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru kepada wartawan di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa (25/7/2023).

Heru pun minta para direktur utama (dirut) berbagai BUMD DKI Jakarta harus lebih kreatif untuk meningkatkan keuntungan. Sehingga, hal itu mampu menekan pengeluaran modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) "Ya kalau bisa para Dirut mencari pendanaannya sendiri, kan menjadi Dirut harus kreatif," kata Heru.

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari menilai, beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) di Ibu Kota 'mandul'. Hal itu karena direksi BUMD tidak bisa mencapai target laba dan menambah penerimaan daerah.

"Memang dalam pembagian perannya terdapat BUMD-BUMD yang memang dibentuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Eneng dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat pada Senin (24/7/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika