REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya akan mengajukan panitia khusus (pansus) perihal pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada pekan ini. Pansus itu bertujuan untuk mengulik akar permasalahan yang menjadi polemik akhir-akhir ini.
"Minggu ini kita kirim ke pimpinan dewan supaya kita bisa tindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di masyarakat," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Gembong menjelaskan, pansus itu diajukan agar polemik yang beredar mengenai pembangunan JIS bisa terselesaikan secara transparan. Pansus akan mencari tahu pula penyebab stadion berkapasitas 82 ribu penonton yang menelan anggaran Rp 4,5 triliun itu tidak memenuhi standar FIFA.
"Pansus ini melakukan audit total supaya fokus. Jadi kita mengaudit total mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sampai saat ini kita evaluasi, jadi panjang evaluasi, benang merahnya tidak akan putus. Sekarang kan kita hanya melihat hasil akhir tapi tidak pernah melihat perencanaan awalnya kayak apa," tutur Gembong.
Dia menyebutkan, misalnya, perencanaan mengenai pintu masuk, harus dibedah secara utuh. Menurut Gembong, membedah itu secara terang benderang lebih tepat di pansus JIS dibandingkan komisi.
"Misalkan kita tarik ke belakang, kan nanti akan jadi pertanyaan F PDIP kenapa pemenangnya yang ditetapkan oleh Jakpro justru yang lebih mahal Rp 300 miliar? Ini kan mesti ada penjelasan. Kalau itu dapat dibuka secara utuh, kita akan menemukan benang merah sehingga kekusutan di masyarakat bisa segera clear karena jawaban sangat terang benderang," jelas Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI tersebut melanjutkan, jika pengajuan pansus tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya berupaya untuk mendorong pengajuan pansus melalui kader yang tersebar di setiap komisi di DPRD DKI. Hal itu lantaran pansus bukan satu-satunya solusi mencari tahu masalah yang terjadi di JIS.
"Pengawasan bukan hanya satu-satunya di pansus, lewat komisi juga bisa. Misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dengan JIS, Jakpro-nya sendiri ada di Komisi B dan C, Dinas Olahraga sendiri ada di Komisi E," tutur Gembong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
