Ahad 16 Jul 2023 14:24 WIB

DLH DKI Pastikan Strategi Atasi Pencemaran Udara Jadi Prioritas

Dinas Lingkungan Hidup DKI memprioritaskan strategi mengatasi pencemaran udara.

Rep: Eva Rianti/ Red: Bilal Ramadhan
Kendaraan melintas dengan latar belakang gedung bertingkat yang terlihat berkabut di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI memprioritaskan strategi mengatasi pencemaran udara.
Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan/hp.
Kendaraan melintas dengan latar belakang gedung bertingkat yang terlihat berkabut di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI memprioritaskan strategi mengatasi pencemaran udara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan bahwa strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU) merupakan prioritas bagi Pemda DKI Jakarta untuk diatasi bersama. Pasalnya, pencemaran udara memang merupakan salah satu masalah krusial di Ibu Kota, selain banjir dan kemacetan.

“Saat ini target Pemprov DKI adalah melakukan harmonisasi rencana aksi antar dinas dan memastikan parameter kinerja untuk pengawasan dan evaluasi ditetapkan, sebelum SPPU menjadi sebuah Keputusan Gubernur yang akan mengikat penilaian kinerja dinas terkait,” kata Asep dalam agenda ‘Mini Festival Ayo Birukan Lagi Langit Jakarta’ di lokasi Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Ahad (16/7/2023).

Baca Juga

Asep mengatakan, SPPU diharapkan bisa menjadi basis kegiatan perencanaan dan alokasi anggaran dalam memprooritaskan kebijakan yang lebih efektif untuk ke depannya. Sehingga komitmen investasi dalam hal menciptakan ‘langit biru’ yang dilakukan setidaknya hingga 2030 disebut tidak sedikit. Dia mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengambil berbagai tindakan untuk memulihkan kualitas udara.

“Jakarta telah mengambil inisiatif untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas udara Jabodetabek melalui strategi pengendalian, uji emisi kendaraan bermotor, pengelolaan, dan pertukaran data terpadu, serta inventarisasi emisi,” jelas dia.

 

Kolaborasi berbagai pihak pun dibangun bersama yang tergabung di dalam Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup, meliputi organisasi masyarakat sipil dan lembaga. Yakni diantaranya DLH DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Juga LRT Jakarta, Transjakarta, Vital Strategies, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), World Resources Institute (WRI), Bicara Udara, dan BEM UI. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Asep berharap semua pihak dapat bersinergi untuk lebih maksimal dalam melakukan upaya pemulihan kualitas udara di Jakarta.

Tidak terkecuali bagi masyarakat untuk mau beralih ke transportasi umum atau rutin melakukan uji emisi guna mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Diperlukan upaya yang lebih agresif termasuk tindakan kolaboratif di lingkup Jabodetabek dan peran serta masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik massal dan memastikan kendaraan bermotornya lulus uji emisi,” tutur dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement