REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menganggarkan Rp3 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang atau Bomang pada APBD tahun anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melelang paket pekerjaan pembangunan konstruksi Jalan Bomang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai pagu Rp3 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Bogor, Selasa (11/7/2023), menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor setiap tahunnya menganggarkan untuk menyelesaikan Jalan Bomang. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan Rp45 miliar untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh PT Kemang Bangun Persada dengan nilai kontrak Rp44,29 miliar.
Namun, menurut Suryanto, anggaran daerah tidak cukup untuk merampungkan Jalan Bomang yang memiliki panjang sekitar 8,5 kilometer sehingga membutuhkan bantuan pemerintah pusat. "Karena kebutuhan pembangunan jalan Bomang ini cukup besar ya, kalau hanya menggunakan APBD saja dirasa cukup berat," kata Suryanto.
Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menghitung kebutuhan biaya pembangunan secara keseluruhan, yakni sekitar Rp1,6 triliun untuk menyambungkan Jalan Tegar Beriman Cibinong dengan Jalan Raya Parung melalui Jalan Bomang.
"Belum lagi ada pembangunan flyover di situ karena ada sungai dan perlintasan kereta yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi lebih besar," paparnya.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku menunggu bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk membangun jalan terowongan bawah tanah atau underpass di Jalan Bomang. "Kita terus berupaya meminta bantuan pemerintah pusat untuk mewujudkan underpass agar aksesnya bisa langsung tersambung," ujar Iwan.
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, hingga saat ini masih berupaya mewujudkan Jalan Bomang dimulai dari pembangunan jalur lambat. Namun, pembangunan jalur lambat tersebut pun terkendala rel kereta.
"PR besarnya, di ujung jalan menuju pemda ada jalur kereta api dan lalu lintas keretanya cukup padat, sehingga KAI tidak merekomendasikan dibuat perlintasan. Solusinya harus dengan flyover atau underpass dan itu memerlukan anggaran besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika