REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyebut adanya ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ketidakjelasan tersebut tentu dapat membuka peluang terjadinya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar.

"Berpeluang juga karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Dewan Pakar Partai Golkar mendorong DPP Partai Golkar segera mengambil sikap terkait Pilpres 2024. Sebab ketidakjelasan partainya, membuat kader-kader tersebut seakan terpaksa mendukung Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres).

RIdwan mengatakan, rakyatlah yang menjadi pemilih dalam kontestasi nasional mendatang. Sedangkan ia sendiri mengakui, hingga saat ini elektabilitas Airlangga tak pernah lebih dari 1 persen.

"Jadi munaslub (bisa juga) dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," ujar Ridwan.

Dewan Pakar Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono sendiri sudah menggelar rapat pada Ahad (9/7/2023). Rapat tersebut membahas ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga terkait Pilpres 2024.

Jangan sampai, ketidakjelasan sikap Partai Golkar saat ini berdampak kepada elektoral partainya jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebab, saat ini Dewan Pakar Partai Golkar melihat adanya keloyoan pengurus-pengurus di daerah dalam menjalankan mesin politiknya.

"Karena ini kan banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu, kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah, itu membuat partai ini menjadi loyo," ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Dewan Pakar Partai Golkar juga menangkap banyaknya aspirasi terkait dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun jelasnya, keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan Airlangga dan DPP Partai Golkar.

"Kalau pendapat-pendapat (mendukung Prabowo) saya kira banyak, sudah beredar di berita-berita, tapi semuanya kan bukan keputusan partai. Partai sampai hari ini belum keputusan, lalau mau merapat ke A, B, C, mungkin sudah digilir semuanya merapat ke mana-mana," ujar Ridwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika