REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah terus berupaya keras membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Jokowi menekankan, pemerintah tidak hanya diam terhadap ancaman KKB tersebut.

Namun, pemerintah juga tidak bisa menyampaikan kepada publik terkait upaya apa saja yang telah dilakukan.

“Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Papua Street Carnival di Jayapura, Jumat (7/7/2023).

Jokowi juga menyampaikan bahwa ia juga telah menggelar rapat membahas terkait upaya pembebasan sandera pada Kamis (6/7/2023) malam. Menurutnya, pemerintah masih terus berupaya untuk membebaskan sandera dari KKB.

“Tadi malam pun kita sudah rapat juga, nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, tapi tidak bisa kita buka kepada publik,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan perkembangan negosiasi antara Pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens kepada Wakil Presiden KH Ma\'ruf Amin. Yudo menyampaikan, proses negosiasi saat ini dilakukan oleh penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam proses negosiasi tersebut.

“Saat ini Pak Bupati dimonitor di Wamena untuk menyiapkan pesawat karena memang ini kesulitan, pada takut menuju ke daerah yang sudah disepakati itu. Karena dari belum percaya tadi itu untuk mengangkut atau pun negosiasi tadi,” ujar Panglima TNI di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Meski begitu, Yudo menyebut hingga saat ini mempercayakan proses negosiasi tersebut kepada Pj Bupati Nduga. Dalam proses negosiasi ini juga kata Yudo, aparat keamanan juga mengutamakan jalan damai demi keselamatan seluruh pihak.

“Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu. Jangan sampai menjadi korban sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai, sehingga situasi sekarang kami, Pangdam, Pangko Armada 3 monitor yang dilaksanakan Pj Bupati Nduga,” ujarnya.

Yudo melanjutkan, jika dalam proses negosiasi tersebut terdapat permintaan dari KKB untuk tebusan, pemerintah akan menyiapkannya. Hal ini disampaikannya setelah ada informasi jika KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika