Selasa 04 Jul 2023 02:05 WIB

Pemilu 2024, Mahfud MD: Jangan Ada Intervensi di Antara Aparat Penyelenggara

Mahfud MD ajak media ciptakan ekosistem Pemilu 2024 berkualitas

Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD.
Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, mengajak media menciptakan ekosistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

"Sekarang ini pemilu sudah kurang dari tujuh bulan. Peran serta media penting untuk berkampanye agar pemilu sehat, berintegritas, dan berkualitas. (Hal itu) dibangun bersama-sama untuk Pemilu 2024. (Untuk) memilih pemimpin dan wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan," kata Mahfud dalam Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Senin (3/7/2023).

Baca Juga

Menurut dia, Pemilu 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan. Untuk itu, ia mendorong instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan pekerja media berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin, wakil, serta pemimpin yang tepat.

"Jangan ada intervensi di antara aparat penyelenggara dan tumpang tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa," ajaknya.

Adapun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya berupaya menghadirkan ekosistem Pemilu 2024 yang sehat. Untuk itu,dia mendorong penyelenggara pemilu agar berintegritas. Adapun KPK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara di pusat dan daerah.

"Kami di KPK sudah koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, bagaimana supaya mereka menjadi penyelenggara berintegritas, baik di pusat maupun daerah," ujar Alexander.

Ia mengatakan KPK mengadakan pendidikan politik cerdas berintegritas terhadap 20 partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar parpol sebagai wadah dalam melahirkan para pemimpin yang memiliki nilai integritas.

Tidak hanya penyelenggara dan calon pemimpin saja yang perlu berintegritas, lanjut dia, masyarakat sebagai pemilih harus berintegritas. Pasalnya, kondisi ini dapat membantu mengurangi mahalnya biaya politik yang dapat berpotensi jadi pemicu korupsi di masa depan.

"Percuma dua unsur sudah berintegritas, tapi pemilih tidak berintegritas. Masih mau terima uang dari para calon yang sebabkan biaya kian besar," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan untuk mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis pihaknya bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

"Kominfo memiliki tugas dalam menyosialisasikan kepada masyarakat danmendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, KPK punya kepentingan bagaimana pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang. Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu," ungkap Usman.

Menurut dia, Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Instansi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, LPP, dan LPSdilaksanakan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat pada pemilu.

"Kami harapkan partisipasi seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang ideal, seperti yang kita inginkan. Karena itu, kita adakan acara ini, Mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis," ungkapnya.

Dalam acara itu Plt Menkominfo Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian KominfoMira Tayyiba dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Suprianto. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah pemimpin redaksi 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement