REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politis PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menekankan keharusan menyediakan transportasi publik yang memadai di kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Hal itu untuk mempermudah akses masyarakat menuju stadion tersebut, terlebih jika dijadikan sebagai venue event-event besar, seperti Piala Dunia U-17.  

JIS makin banyak diperbincangkan publik pascamunculnya rencana stadion tersebut sebagai opsi venue Piala Dunia U-17. Sejumlah politisi pun angkat bicara mengenai fasilitas stadion tersebut, di antaranya akses masuk dan area parkir yang kurang memadai.

Gilbert menilai jika memang JIS didesain dengan kondisi parkir untuk kendaraan pribadi yang minim, seharusnya layanan transportasi publiknya digarap lebih serius. Dengan begitu, tidak akan lagi banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan untuk bisa tiba di JIS. Hal itu sempat tergambar dari chaos-nya kondisi saat konser band Dewa 19 beberapa waktu yang lalu.

“Kalau memang tidak disediakan parkir, ya, akses transportasi publik diperbaiki. Ini kan parkir tidak diperbaiki, transportasi publik tidak diperbaiki, ya orang mengeluh, bagaimana mau ke sana, padahal ini sudah keluar duit Rp 4,6 triliun (dana pembangunan JIS) kayak sia-sia begitu kan repot jadinya,” kata Gilbert, Ahad.

Menurut Gilbert, transportasi publik di kawasan JIS seharusnya lebih diperbanyak dan intensitasnya juga ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat yang relatif malas jalan bisa diakomodasi dengan lebih cepat melalui transportasi tersebut.

Selain perbaikan transportasi publik, Gilbert mengatakan perlunya perbaikan pada akses masuk ke JIS. Pasalnya hingga saat ini baru satu pintu yang dibuka. Selain itu, ditemukan pula kondisi bangunan, terutama pagar pembatas tribun yang cenderung rapuh. Sehingga masalah keamanan atau safety menjadi perhatian penting. 

Gilbert pun mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bisa segera melakukan perbaikan JIS. Dengan dilakukan perbaikan, JIS yang telah berdiri megah dengan mengorbankan biaya, serta di antaranya dampak sosial, bisa lebih berfaedah.

“Iya (di era kepemimpinan sekarang harus dipikirkan agar jangan dibiarkan berlarut-larut seperti era sebelumnya),” tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika