REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebutkan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mampu memasifkan masyarakat untuk menggunakan QRIS dalam berbagai transaksi, sehingga mengakselerasi ekonomi Kota Bandung. Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, mengatakan SPBE itu mampu menjadikan Pemkot Bandung sebagai pemerintah daerah yang menduduki peringkat pertama yang menerapkan transaksi elektronik di Jawa Barat.
"Raihan peringkat satu itu didapat dari proses digitalisasi dalam bertransaksi di tingkat pemerintah daerah," kata Ema di Bandung, Jawa Barat, dikutip Rabu (21/6/2023).
Ema mengatakan, peralihan ke transaksi secara digital itu merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 pada beberapa waktu lalu, sehingga pelayanan publik harus tetap berjalan meski tak bisa melakukan pertemuan tatap muka. Meski pandemi telah usai, Ema mengatakan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem SPBE menjadi alternatif yang perlu dioptimalkan khususnya dalam tatanan normal baru.
"Karena penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dituntut tetap berjalan dengan baik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Yayan A Brilyana mengatakan, salah satu hal yang mendasari penerapan SPBE di Kota Bandung berjalan baik itu karena sebagian besar penduduk Kota Bandung pengguna internet. Transformasi digital di Kota Bandung, menurutnya tidak hanya mendorong lahirnya pelayanan dalam genggaman tangan tetapi juga turut menghadirkan keamanan dalam setiap transaksi secara elektronik.
"Sebanyak 85,2 persen atau 2,1 juta dari 2,5 juta penduduk Bandung adalah pengguna internet. Jadi otomatis di masyarakatnya ingin mendapatkan pelayanan secara online, cepat, dan tepat," kata Yayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
