Di dalam archipelagic system/design thinking kita, agar dapat menjadi negara maritim yang berdaulat, unggul dan berkelanjutan, keenam pilar tadi harus dibingkai dan terintegrasi dalam pendekatan geopolitik dan geoekonomi sehingga Indonesia dapat mengembangkan solusi yang selaras dengan kepentingan nasionalnya, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat pengaruh geopolitik. Pendekatan itu mengakui keterkaitan faktor politik dan ekonomi dan bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman di negara kepulauan.
Bijak rasanya bila kita mengenang ucapan Bung Karno pada peresmian Institut Angkatan Laut 72 tahun yang lalu (1951), untuk menjadi digdaya maritim maka sebagai bangsa pelaut harus memiliki “kesibukan di laut yang menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”. Tidaklah berlebihan apa yang dipertantangkan oleh BK mengingat kita memiliki referensi dan tolak ukur sejarah kejayaan maritim di bumi nusantara ini. Sebut saja, Kerajaan Sriwijaya abad 7-11 dengan spiritualitas Budhisme, Kerajaan Majapahit di abad 11-13 dengan hinduisme dan hindu-budha, atau mungkin di mana nilai dan falsafah Islam menjadi landasan kerajaan maritim nusantara pada abad 11-16 seperti Pasai, Aceh, Malaka dengan Riau-Johor-Lingga dan Pahang, Demak, Ternate, Tidore dan Makassar.
Kita tidak mengerti bagaimana daya rusak penjajahan membuat cita-cita tersebut bagai jauh panggang dari api. Sejak merdeka sampai masuk era reformasi, kemaritiman tidak pernah dipercaya sebagai arah bangsa. Baru pada 2014 Presiden Jokowi melalui Nawa Cita menegaskan kembali agar kita memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui 5 pilarnya, yaitu Budaya Maritim, Sumberdaya Maritim, Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim dan Pertahanan Maritim.
Sejatinya, peradaban maritim yang berdaulat, tangguh dan berkelanjutan dilandaskan akan kemampuan “membangun peradaban dengan mengandalkan sumberdaya maritim untuk pensejahteraan masyarakat yang berkeadilan, tangguh dan unggul dengan memelihara tata susila dan budi pekerti serta spiritual yang tinggi, ini yang kita dapat sebut dengan tamadun maritim (Syakti, 2017).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
