REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri (PM) Mark Rutte secara resmi akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengapresiasi sikap Belanda tersebut.
Dia mengatakan, seluruh bangsa Indonesia menganggap memang kemerdekaan Republik Indonesia diraih usai proklamasi 1945. Artinya, setelah itu setiap tindakan kemiliteran Belanda merupakan agresi.
"Kita menganggap dan kita berpendapat memang proklamasi 45, Berarti ya setiap tindakan kemiliteran mereka adalah agresi," kata Prabowo usai Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023). Prabowo merujuk Agresi Militer Belanda II yang dilakukan di Yogyakarta pada 19-20 Desember 1948.
Baca: PM Belanda Kini Akui Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945
Setelah itu, menurut Prabowo, Indonesia secara resmi menerima kedaulatan pada akhir 1949 usai Konferensi Meja Bundar (KMB). Meski begitu, Prabowo tetap menyampaikan terima kasih atas pengakuan Belanda itu.
"Alhamdulillah, terima kasih, syukur-syukur kalau dia juga minta maaf atas yang mereka buat selama itu di Indonesia. Tapi, rajanya sudah minta maaf," ujar Prabowo.
Setelah ini, Perdana Menteri Belanda dikabarkan berencana melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Menhan Prabowo belum dapat mengonfirmasi rencana tersebut. "Itu tanya Menlu (Retno Marsudi)," kata mantan panglima Kostrad tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Belanda secara resmi mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ini jadi pernyataan resmi pertama dari Belanda setelah 78 tahun.
Baca: PM Belanda Kini Akui Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945
PM Belanda Mark Rutte, menyampaikan itu di Parlemen Belanda di Amsterdam pada Rabu (14/6/2023). Tepatnya, saat menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Partai GroenLinks terkait pengakuan atas kemerdekaan RI. Sebelumnya, pemerintah Belanda menganggap, kemerdekaan RI terjadi pada 27 Desember 1949.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
