REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cicitan politikus sekaligus calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menimbulkan perbincangan publik di lini masa Twitter. Hal itu karena Ade menyebut ada kontrak politik antara capres Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Ade, jika Ganjar terpilih menjadi presiden RI pada Pilpres 2024 maka menteri yang bakal membantunya di kabinet ditunjuk berdasarkan pertujuan PDIP. Dia pun merasa kurang setuju dengan kontrak seperti itu.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," kata Ade di akun Twitter @adearmando61 seperti dikutip Republika.co.id di Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Perihal isu kabar tersebut, Ade pun meminta klarifikasi kepada pengurus PDIP maupun Ganjar. "Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujarnya menambahkan.
Warganet kemudian mengomentari cicitan Ade. Sejumlah komentar menilai bahwa kabar yang dikemukakan Ade menegaskan Ganjar sebagai petugas Partai. "Ade Armando menegaskan kembali definisi 'petugas partai'," sentil akun Twitter @DokF**.
"Begitulah petugas partai, semua ditentukan partai dan harus tunduk pd partai," kata akun @Mohamad 920****.
Sejumlah warganet mengomentari komentar Ade yang dinilai kurang objektif karena sudah masuk ke partai. "Bapak Ade Armando disayangkan bapak keburu jadi kader
@psi_id sehingga pendapat anda sudah tidak bisa jadi rujukan, tidak lagi objektif, ada konflik kepentingan," kata komentar akun centang biru @arkaatmaja7.
"Jangan jadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut, kalau dukung harus total jangan urusin dapur orang urusan dapur masing-masing apalagi bikin kacau!" kata komentar lain dari akun centang biru @Nast_1205.
Gubernur Jateng sekaligus capres PDIP Ganjar Pranowo menanggapi isu kontrak politik dengan partai moncong putih terkait penentuan kabinet jika menang pada 2024. Menurut dia, kabinet ditentukan oleh presiden karena hal itu hak prerogatif seorang presiden. "Kabinet, ya, ditentukan oleh presiden. Wong prerogatif," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika