REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan mendengarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit impor rangkaian KRL bekas dari Jepang pada Selasa (30/5/2023) malam WIB.
Luhut mengaku, belum pernah mendengarkan laporan langsung soal audit impor KRL bekas. "Kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan, gampang kok," katanya ditemui usai acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Saat ditanyai wartawan perihal audit ulang, Luhut mengoreksi tidak ada kebijakan seperti itu. "Saya belum pernah dilaporin," ujarnya menegaskan.
Meski begitu, Luhut memastikan nantinya keputusan soal impor KRL untuk memperkuat armada KRL Commuter Line akan diputuskan atas dasar data. "Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu ya begitu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pada Rabu (24/5) menuturkan kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Luhut. Dia berharap, kebijakan itu bisa terlaksana pada tahun ini. "Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi," katanya.
Sedangkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, pihaknya menyetujui impor darurat KRL. Hal itu disebabkan ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL Commuter Line.