REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Daroji mengajak masyarakat untuk bijak dalam penggunaan media sosial (medsos). Terutama pada masa menjelang Pemilu 2024 seperti saat sekarang.
"Pesan saya agar pada tahun politik menjelang Pemilu 2024, para ulama mencegah masyarakat terpolarisasi, salah satunya mengajak masyarakat untuk ber-medsos secara bijak," kata Kiai Daroji saat pengukuhan Pengurus MUI Kabupaten Purbalingga Masa Khidmat 2023-2028 di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Jumat (26/5/2023).
Ia mengatakan, jika potensi kerawanan konflik saat pemilu tidak diantisipasi, salah satunya pada hiruk pikuk media sosial, maka potensi perpecahan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kata dia, semua pihak termasuk ulama harus bisa mencegah masyarakat menggunakan telepon pintarnya untuk memviralkan sesuatu yang tidak benar.
"Itu yang diharapkan sebagai ulama. Mohon nanti itu diprogramkan agar masyarakat ber-medsos secara bijak," tegas Kiai Daroji.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengajak semua pihak bersama-sama pemerintah dan ulama untuk mengantisipasi tantangan moral bangsa. Menurut dia, hal itu disebabkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki banyak tantangan, mulai dari permasalahan radikalisme hingga degradasi moral akibat banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minum minuman beralkohol, maupun penyalahgunaan narkoba.
"Bahkan, saat ini juga banyak oknum-oknum yang berupaya memecah belah bangsa," kata Dyah.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan MUI sebagai wadah resmi alim ulama dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam memiliki peranan yang luar biasa dalam membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan umat. "Terlebih MUI juga alim ulama yang fatwa-fatwanya didengar masyarakat, sehingga MUI diharapkan menjadi contoh di tengah masyarakat," kata dia.
Oleh karena itu, kata Dyah, antara ulama dan umara (pemerintah) menjadi tidak terpisahkan untuk saling bersinergi. Menurut dia, pemerintah membutuhkan para ulamanya untuk memberikan bimbingan dan pengayoman kepada masyarakatnya, sedangkan ulama membutuhkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
"Kami (pemerintah, red.) butuh ulama untuk mendoakan agar Purbalingga tetap aman, pemerintahan berjalan dengan baik dan butuh ulama untuk membangun sektor keagamaan," kata Dyah.
Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurrahman mengatakan tugas ulama yang utama adalah berdakwah dengan cara mengajak, bukan mengejek. Selain itu, kata dia, tugas ulama adalah berdakwah dengan ramah, bukan dengan marah, serta berdakwah dengan kelembutan dan kasih sayang, sehingga tercipta harmonisasi di tengah masyarakat dan tercipta pembangunan yang diinginkan bersama.
"Tugas utama ulama adalah berdakwah agar bagaimana umat Islam bisa kembali tegak lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala," kata Kiai Roghib yang kembali dipercaya memimpin MUI Purbalingga untuk masa khidmat 2023-2028.
Menurut dia, pihaknya juga harus membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga demi pembangunan Purbalingga ke arah yang semakin baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
