“Kami berhusnuzan, marketplace yang dimaksud adalah upaya Pak Menteri memangkas alur birokrasi yang kini membuat lulusan pasing grade P1 terlunta-lunta nasibnya,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah pusat akan membuat marketplace atau lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut diklaim dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer, yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.
“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip pada Kamis (25/5/2023).
"Karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat,” kata dia.
Nadiem mengeklaim, melalui lokapasar tersebut, proses perekrutan guru akan berubah dibandingkan sistem yang ada seperti saat ini. Jika saat ini anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ada di pemerintah daerah (pemda), ke depan anggaran tersebut akan dialihkan langsung ke sekolah seperti pemberian anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).
“Kami akan mentransfer anggaran ini kepada rekening sekolah langsung dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru,” ujar Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
